Tax Amnesty untuk Pajak Kendaraan Digelar Sampai 30 September 2021

KUPANG, DDTCNews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali memberikan tax amnesty untuk pajak kendaraan bermotor (PKB). Pemprov memberikan keringanan pokok pajak dan membebaskan denda PKB.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Zeth Sony Libing mengatakan program tersebut berlaku sejak 15 Juli 2021 hingga 30 September 2021. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) NTT No.28 tahun 2021

"Gubernur mengeluarkan kebijakan tax amnesty, yaitu memberikan pembebasan denda dan juga keringanan [pokok] pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak," ujar Zeth, dikutip pada Sabtu (17/7/2021).

Zeth menjelaskan kebijakan tersebut dibuat untuk membantu masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut juga menjadi strategi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dari pajak.

Program tax amnesty ini memberikan pembebasan baik atas denda maupun bunga PKB. Dia menyebut selama ini masyarakat yang terlambat membayar PKB akan dikenakan denda dan bunga. Namun, melalui program tax amnesty, denda dan bunga tersebut dibebaskan.

"Pemerintah membebaskan 100% denda dan bunga PKB. Jadi, meski dia terlambat bayar pajak, dengan aturan tax amnesty maka dia bebas denda dan bunga," ujarnya

Program ini, sambung Zeth, juga memberikan keringanan atas pokok PKB. Dia menjelaskan, pemilik kendaraan roda 4 ke atas yang menunggak PKB diberikan pengurangan sebesar 5%. Sementara itu, pemilik kendaraan roda 2 diberikan pengurangan sebesar 10%.

"Jika wajib pajak terlambat membayar di atas 2 tahun, diberi keringanan pokok pajak. Jadi, ada pengurangan," imbuhnya.

Zeth mengatakan Pemprov NTT juga memberikan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) baik atas mutasi masuk ke daerah NTT maupun mutasi dalam daerah. Biaya untuk alih fungsi angkutan umum ke angkutan pribadi dan sebaliknya juga dibebaskan.

"Contoh pelat kuning ke hitam atau hitam ke kuning itu bebas biaya. Demikian juga pelat kuning yang mau bergabung dengan koperasi dibebaskan bea balik nama,” katanya seperti dilansir kupang.tribunnews.com. (kaw)