DUA TAHUN MASA KEPEMIMPINAN

Tax Amnesty Jadi Daya Tarik Era Jokowi-JK

Redaksi DDTCNews | Kamis, 20 Oktober 2016 | 12:30 WIB
 Tax Amnesty Jadi Daya Tarik Era Jokowi-JK

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah genap berjalan selama 2 tahun pada hari ini, Kamis (20/10). Berbagai kebijakan ekonomi terus digeber guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah sudah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi sejak tahun 2015 lalu. Namun, nampaknya upaya itu belum cukup signifikan menggairahkan iklim usaha dalam negeri.

Belakangan, pemerintahan Jokowi-JK kembali membuat terobosan dengan meluncurkan program pengampunan pajak atau tax amnesty, Juli 2016 lalu. Di luar dugaan, kebijakan ini ternyata mampu menarik animo masyarakat yang begitu besar baik dari kalangan atas maupun menengah.

Baca Juga:
Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan partisipasi masyarakat dalam tax amnesty periode I lalu menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK cukup tinggi.

Menurutnya, sampai dengan periode I dana repatriasi yang berhasil dihimpun mencapai Rp97 triliun. Sementara dana keseluruhan, baik deklarasi, repatriasi dan lainnya hampir Rp3.600 triliun.

“Prestasi itu bisa dicapai karena Presiden memimpin secara langsung sosialisasi terhadap program tax amnesty,” tuturnya, Rabu (19/10).

Baca Juga:
Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Di samping itu seperti dikutip laman Setkab, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani telah bekerja keras mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyukseskan program tax amnesty.

Pramono berharap pada periode II tax amnesty ini, hasil tax amnesty bisa meningkat dari periode I karena kali ini pemerintah akan menyasar lebih banyak segmen wajib pajak. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:35 WIB PENGAMPUNAN PAJAK

Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP