BERITA PAJAK HARI INI

Tax Amnesty Berakhir, Surplus Neraca Pembayaran Menyusut

Redaksi DDTCNews | Selasa, 29 Agustus 2017 | 09:15 WIB
Tax Amnesty Berakhir, Surplus Neraca Pembayaran Menyusut

JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia (BI) memprediksi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada 2017 hanya surplus sekitar US$7 miliar. Jumlah itu lebih kecil dibandingkan dengan 2016 yang surplusnya mencapai US$12 miliar. Berita tersebut mewarnai sejumlah media nasional pagi ini, Selasa (29/8).

Penurunan ini lantaran program pengampunan pajak atau tax amnesty sudah berakhir sejak Maret 2017, sehingga aliran dana dari luar negeri tak sekencang tahun lalu.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan tax amnesty sangat berpengaruh besar terhadap aliran dana ke pasar keuangan Indonesia. BI mencatat transaksi finansial tahun lalu surplus US$28,72 miliar, melonjak dari 2015 yang hanya sebesar US$16,84 miliar.

Baca Juga:
Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Berita lainnya mengenai Kemenperin yang mengusulkan pajak dan bea masuk atas mobil listrik diturunkan dan Kadin yang mendukung pengurangan limbah melalui penerapan cukai plastik. Berikut ulasan ringkas beritanya:

  • Kemenperin Usulkan Pajak dan Bea Masuk Mobil Listrik Diturunkan

Menteri Perindustrian Airlangga Hartato mengatakan rencana produksi kendaraan beremisi karbon rendah yakni mobil hybrid dan listrik masih menunggu pembahasan tentang insentif bea masuk dengan Kementerian Keuangan. Dia berharap, insentif bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil hybrid dan listrik akan lebih rendah dibandingkan otomotif lainnya.

  • Kadin Dukung Penerapana Cukai Plastik

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi positif kebijakan pengurangan limbah plastik. Pemerintah saat ini tengah menargetkan penerimaan cukai dari kantong plastik sebesar Rp500 miliar dalam RAPBN 2018. Target ini akan menjadi yang pertama kali diterapkan pada kantong plastik keresek. Namun, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari kalangan pengusaha. Mereka menilai hal tersebut dapat membunuh margin perusahaan. Meski begitu, jika kebijakan itu tidak diterapkan, limbah dari plastik akan memadati Indonesia.

Baca Juga:
Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran
  • Bertemu Produsen Rokok, DJBC Sosialisasikan Kenaikan Cukai

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) akan menggelar pertemuan dengan para produsen rokok. Hal tersebut terkait dengan sosialisasi kenaikan tarif cukai hasil tembakau tahun depan. Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan kenaikan cukai ini memang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama produsen rokok dan petani tembakau. Melalui sosialisasi dan pembahasan dengan para pemangku kepentingan ini, diharapkan tidak ada penolakan terhadap upaya pemerintah menggenjot penerimaan negara melalui cukai rokok.

  • Presiden Instruksikan OJK dan BI Turunkan Suku Bunga Kredit

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Wimboh Santoso mengatakan Presiden Joko Widodo menginstruksikan lembaganya untuk mendorong penurunan suku bunga perbankan. Instruksi ini menyusul rendahnya tingkat inflasi dan penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (7 Day Reverse Repo) beberapa waktu lalu. Penurunan ini dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan investasi. Sebab, deposan diharapkan mengalihkan uang mereka kepada investasi lain, seperti pasar modal.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas ‘Pendampingan’ BDS

Jumat, 18 Oktober 2024 | 09:14 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN