CHINA

Tarif PPN Manufaktur & Konstruksi Bakal Dipangkas

Redaksi DDTCNews | Selasa, 05 Maret 2019 | 18:44 WIB
Tarif PPN Manufaktur & Konstruksi Bakal Dipangkas

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah China berencana memangkas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor manufaktur, transportasi, dan konstruksi.

China akan memangkas pajak dan biaya untuk semua perusahaan hingga hampir 2 triliun yuan pada 2019. Sektor manufaktur, transportasi, dan konstruksi dipilih menjadi penerima pemangkasan pajak ini karena diyakini akan menstimulus perekonomian.

Menurut laporan anggaran yang disampaikan dalam pembukaan pertemuan parlemen pada Selasa (5/3/2019) waktu setempat, pemerintah China berencana memangkas tarif PPN untuk produsen dari 16% menjadi 13% pada 2019.

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

“Tarif PPN untuk sektor transportasi dan konstruksi juga akan dikurangi menjadi 9% dari 10%,” demikian informasi dari laporan tersebut, seperti dikutip pada Selasa (5/3/2019).

Pajak untuk kendaraan energi terbarukan juga terus dibebaskan. Pada saat yang bersamaan, pemerintah akan mencari kebijakan untuk menyesuaikan dan mengembangkan kebijakan subsidi.

Bersamaan dengan rencana pemangkasan tarif pajak ini, pemerintah menurunkan target pertumbuhan ekonominya. Prospek ini sangat dipengaruhi oleh masalah warisan utang dan perang dagang dengan Amerika Serikat.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Pertumbuhan ekonomi pada tahun ini diperkirakan berada di kisaran 6% hingga 6,5%. Dengan demikian, ada tambahan batas bawah 6%. Hal ini memberikan ruang bagi pemangku kebijakan untuk bermanuver, termasuk memangkas tarif pajak, saat terjadi turbulensi ekonomi.

Batas bawah tersebut juga menjadi pertumbuhan ekonomi paling lambat dalam hampir tiga dekade terakhir. Performa ini menjadi bagian dari rentetan panjang perlambatan panjang yang terjadi di China sejak capaian double digit pada pertengahan 2000-an. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN