Tarif PPN Direncanakan Naik Jadi 12%, Begini Tanggapan Darmin Nasution

JAKARTA, DDTCNews – Mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution menilai rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% yang diusulkan masuk dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bisa dieksekusi untuk meningkatkan penerimaan.

Darmin mengatakan tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, terutama di Eropa. Dengan kenaikan menjadi 12%, lanjutnya, tarif PPN tersebut masih tergolong lebih rendah.

"[Tarif PPN] kita memang masih rendah sehingga kalau kita naik ke 12% masih sedikit di bawah dari beberapa negara," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (7/7/2021).

Darmin memahami langkah pemerintah untuk menaikkan tarif PPN di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan juga menurun saat krisis. Pasalnya, PPh badan menjadi jenis pajak yang sangat rentan terguncang ketika terjadi gejolak pada perekonomian.

Dia menyebut sejumlah negara di dunia telah menerapkan tarif PPN cukup tinggi. Tarif PPN di negara-negara Eropa mencapai 18%-20%. Adapun jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), kontribusi penerimaan PPN Indonesia berkisar 4%-4,5%.

Meski sepakat dengan kenaikan tarif, Darmin juga mengingatkan pemerintah tentang pentingnya menciptakan sistem pemungutan PPN yang minim distorsi. Dia memberi contoh tingginya kecenderungan perusahaan besar mengekspor komoditas mentah karena tetap dapat mengajukan restitusi PPN.

Kemudian, dia menilai pemberian fasilitas master list dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga turut menyebabkan hilirisasi produk di Indonesia sulit berjalan.

Walaupun pemerintah memberikan berbagai fasilitas pajak kepada investor yang melakukan hilirisasi, kebanyakan di antara mereka tetap khawatir hasil produksinya kalah bersaing dengan produk impor yang menggunakan fasilitas master list.

"Kita memberikan tax holiday yang generous sekali tapi investornya sedikit sekali. Kenapa? Ya karena orang kalau investasi di sini tahu, melalui master list macam-macam, enggak bisa bersaing," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui RUU KUP telah mengusulkan penerapan skema PPN multitarif dengan kenaikan tarif umum dari 10% menjadi 12%. Perubahan tersebut dinilai lebih mencerminkan keadilan bagi wajib pajak. ‘Rencana Kenaikan Tarif PPN Jadi 12%, Ini Penjelasan Sri Mulyani’. (kaw)