AMERIKA SERIKAT

Tarif PPh Badan Naik, Laba Bank Diprediksi Tergerus Ratusan Triliun

Muhamad Wildan | Senin, 21 September 2020 | 10:49 WIB
Tarif PPh Badan Naik, Laba Bank Diprediksi Tergerus Ratusan Triliun

Ilustrasi. (DDTCNews)

WASHINGTON, DDTCNews—Penghasilan bersih setelah pajak dari 10 bank besar di AS diprediksi bisa terpangkas US$7 miliar, atau setara dengan Rp102 triliun setiap tahun apabila calon presiden AS dari Partai Demokrat Joe Biden terpilih.

Prediksi ini diambil berdasarkan analisis yang dilakukan S&P Global Market Intelligence. Menurut S&P, penghasilan bersih dari 209 bank yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek bakal terpangkas US$9,36 miliar.

"Secara historis, beban pajak yang ditanggung oleh bank cenderung sama besar dengan tarif PPh badan. Artinya, kenaikan PPh badan akan sangat berdampak pada bank dibandingkan dengan sektor lainnya," tulis S&P, Senin (21/9/2020).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

S&P Global Market Intelligence memperkirakan kenaikan tarif pajak akan mempengaruhi persepsi investor atas saham perbankan, terutama karena investor sangat berfokus pada price to earning ratio (PER) dalam menginvestasikan dananya pada instrumen saham.

Meski begitu, beberapa saham bank bisa saja makin menarik di mata investor terutama pada bank-bank yang memiliki deferred tax asset.

“Kenaikan tarif pajak akan membuat deferred tax asset lebih bernilai. Deferred tax asset bisa meningkatkan penghasilan bank pada setiap kuartal yang tercantum dalam nilai buku,” sebut S&P.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Berdasarkan catatan S&P Global Market Intelligence, Citigroup merupakan bank dengan deferred tax asset terbesar yaitu mencapai US$23,87 miliar.

Seperti diketahui, Biden akan meningkatkan tarif PPh badan dari 21% menjadi 28%. Biden berupaya membalikkan kebijakan Donald Trump yang menurunkan PPh badan dari 35% menjadi 21% melalui Tax Cuts and Jobs Act (TCJA).

Biden memerlukan dukungan dari Senat AS untuk merealisasikan kenaikan tarif PPh badan. Meski begitu, Senat AS diperkirakan masih akan dikuasai Partai Republik sehingga rencana tersebut bisa jadi tidak akan berjalan mulus.

S&P Global Market Intelligence memperkirakan Partai Republik dan Partai Demokrat akan menyepakati jalan tengah dengan tarif PPh badan hanya naik menjadi 25% atau 26%, tidak mencapai 28% seperti yang direncanakan oleh Biden. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja