Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
DUBLIN, DDTCNews – Inggris berencana memangkas tarif PPh badannya menjadi maksimal 15% dari posisi saat ini 20% guna meredam guncangan yang terjadi akibat keputusan hasil referendum yang mengakibatkan Inggris keluar dari Uni Eropa.
Menteri Keuangan George Osborne mengatakan dengan pengurangan itu diharapkan Inggris bisa lebih kompetitif dalam perdagangan Eropa. “Saya ingin membangun sebuah ekonomi yang superkompetitif dengan tarif PPh badan yang rendah,” katanya, Kamis (7/7).
Namun, tarif 15% ini diumumkan tanpa target pengesahannya. Sebelumnya, Osborne pernah mengumumkan akan memangkas pajak korporasi menjadi 17% pada 2020 dari tarif 20%. Sementara tarif PPh badan yang ditetapkan di berbagai negara maju rata-rata 25%.
Kepercayaan diri ekonomi Inggris terpukul akibat voting yang memihak meninggalkan Uni Eropa. Tarif PPh badan yang lebih rendah diharapkan mencegah eksodus perusahaan yang akan menunda investasi akibat ketidakpastian yang timbul akibat guncangan ini.
“Pajak yang lebih rendah tetap menarik bagi beberapa perusahaan asing. Terlepas dari status masa depan Inggris di Uni Eropa. Inggris akan menjadi lebih kompetitif,” kata Ferdinand Mason, Partner di Kantor Hukum Jones Day, mengomentari kebijakan tersebut.
Osborne, sebagaimana dilansir The Japan News, juga menekankan dampak Brexit dapat sebegitu hebatnya mengubah dinamika Uni Eropa. “Ini jelas sekali menggambarkan begitu besarnya dampak dari hasil referendum Inggris mengubah dunia,” katanya.
Namun, secara terpisah, Menteri Transportasi dan Pariwisata Irlandia Shane Ross berkomentar rencana Osborne memanhkas tarif pajak adalah langkah untuk memikat investor agar menjauh dari Irlandia. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.