Tarif Pajak Kendaraan 15%, Ini Penjelasan Pemprov

TANJUNG SELOR, DDTCNews – Tingginya target dan minimnya potensi pendapatan asli daerah menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menentukan tarif pajak.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) Busriansyah mengatakan tarif biaya untuk balik nama kendaraan dan pajak kendaraan bermotor (PKB) ditetapkan masing-masing 15%.

Menurutnya, patokan 15% itu diambil karena pada saat pembentukan peraturan daerah, pemerintah melihat potensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kecil. Sementara, tuntutan target penetapan PAD dari sektor pajak cukup tinggi.

“Besaran 15% penerapan di masing-masing provinsi berbeda-beda. Bahkan, ada yang menerapkan bea balik nama sebesar 10%. Kita ambil 15%, karena maksimalnya 20%," katanya, Selasa (4/9/2018).

Seperti diketahui, sesuai Undang-Undang (UU) No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, diskresi dalam penetapan tarif diserahkan kepada daerah. Diskresi yang diberikan diikuti dengan patokan rentang tarif dari 1%-20%.

Busriansyah mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk penurunan tarif bea dan pajak segmen kendaraan bermotor. Hal ini berkaca pada praktik di Provinsi Kalimantan Timur yang menurunkan tarif pajak dengan menggunakan parameter kondisi ekonomi dan setoran PAD.

“Kita juga melihat kondisi perekonomian di Kaltara, jika mulai membaik bisa diturunkan besaran pajak itu. Untuk Kaltim saja besarannya sama, 15%. Namun kemudian diturunkan menjadi 12,5%, karena kondisi perekonomian di Kaltim sudah stabil, penerimaan PAD pun banyak,” ujarnya, dilansir dari Prokal Bulungan.

Seperti diketahui, Pemprov Kaltara sudah berupaya meningkatkan basis pajak kendaraan bermotor dengan relaksasi bebas sanksi untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan ini tercantum dalam dua aturan setingkat Pergub.

Dua beleid tersebut sudah dikeluarkan sejak awal tahun dalam bentuk Pergub No. 29/2018 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Kendaraan dan Pergub No. 30/2018 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, bgi kendaraan luar yang masuk ke sistem administrasi Kaltara.

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan dua kebijakan itu diharapkan memudahkan masyarakat dalam membayar dan migrasi plat kendaraan ke wilayah Kaltara. Dia mengimbau agar masyarakat yang memiliki kendaraan untuk memanfaatkan kesempatan itu. Pasalnya, pemutihan ini hanya diberlakukan hingga 22 Oktober 2018 mendatang dan tanpa dipungut biaya. (kaw)