Targetkan 1 Juta Kendaraan Bayar Pajak, Pemprov Bakal Lakukan Ini

MATARAM, DDTCNews – Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan indeks kemandirian fiskal tingkat sedang dapat tercapai pada 2023 melalui peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB Iswandi mengatakan perlu komitmen kuat untuk mencapai target kemandirian fiskal sedang sebesar 0,54 pada 2023. Menurutnya, salah satu andalan pemprov adalah pajak kendaraan bermotor (PKB).

Untuk itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB merupakan salah satu cara pemprov menuju kemandirian fiskal tingkat sedang. Guna mencapai target tersebut, setidaknya 1 juta objek pajak PKB wajib menunaikan pembayaran pajak tahunannya.

"Apabila 1 juta objek pajak ini sesuai dengan yang direncanakan maka otomatis jumlah uang yang diterima akan melampaui target dan makin dekat menuju kategori kemandirian fiskal sedang," katanya, dikutip Kamis (4/2/2021).

Iswandi menekankan target 1 juta objek PKB yang membayar pajak tahunannya perlu didukung oleh unit pelaksana teknis (UPT) Bapenda. Menurutnya, Bapenda mencanangkan komitmen kinerja 2021 untuk mencapai target 1 juta objek PKB membayar pajak,

Dia menyebutkan perjanjian di atas kertas tersebut bukan hanya sebagai bukti komitmen Bapenda, tetapi juga untuk memberikan semangat tambahan kepada pegawai Bapenda dan UPT di level kabupaten/kota agar makin giat bekerja mengumpulkan penerimaan pajak.

Selain itu, Iswandi menuturkan target kemandirian fiskal sedang sebesar 0,54% secara sederhana diartikan komponen PAD Pemprov NTB menyumbang 54% dari total kebutuhan pendanaan dalam APBD setiap tahunnya.

"Sebagai penegasan kepada Bapak Kepala UPT dan Kepala TU bahwa kami di Bapenda ini memiliki komitmen untuk mewujudkan kerja sebaik-baiknya yang digambarkan lewat perjanjian kinerja," ujarnya seperti dilansir suarantb.com.

Untuk mendukung pencapaian target 1 juta objek PKB membayar pajak tahun ini, pemprov akan meningkatkan kemudahan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak, termasuk menjalin kerja sama dengan perangkat desa dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

"Kami bertekad menggencarkan pemberian SP2T kepada wajib pajak, mengoptimalkan kerjasama dengan desa dan kelurahan dan memaksimalkan kampanye Samsat on-Call dan Samsat Delivery," kata Kepala UPT Bapenda wilayah Taliwang Syaharuddin. (rig)