PEMILU 2024

Tanggapi Isu Investasi dan UMKM, Ini Kata Ketiga Cawapres

Muhamad Wildan | Jumat, 22 Desember 2023 | 20:45 WIB
Tanggapi Isu Investasi dan UMKM, Ini Kata Ketiga Cawapres

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (kiri) menyampaikan gagasannya disaksikan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023). Debat kedua Pemilu 2024 diikuti tiga cawapres yang mengangkat tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Investasi menjadi salah satu topik yang dibawa dalam debat kedua calon wakil presiden (cawapres) pada Jumat (22/12/2023).

Ketika membacakan pertanyaan dari panelis, moderator Liviana Cherlisa mengatakan kontribusi usaha menengah terhadap perekonomian Indonesia hanya sebesar 13%. Sebagai perbandingan, kontribusi usaha menengah terhadap ekonomi Thailand dan Singapura masing-masing tercatat mencapai 18% dan 22%.

"Pertanyaannya, bagaimana strategi pasangan calon meningkatkan investasi untuk usaha menengah dan mendorong usaha kecil naik kelas?" ujar Liviana. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Baca Juga:
Berikut Ini Masukan Peserta Debat Pajak soal PPN 12%

Menanggapi pertanyaan tersebut, Cak Imin pertama-rama mengungkapkan bahwa investasi memiliki peran besar terhadap ekonomi Indonesia. Namun, investasi tidak akan terjadi bila tidak ada kepercayaan atau trust. Menurut Cak Imin, trust hanya bisa dibangun bila ada kepastian hukum dan terjaganya stabilitas usaha.

"Pada sisi lain, investasi juga masih sangat tertutup. Kita ingin investasi terbuka dan tidak hanya berkonsentrasi pada investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal," ujar Cak Imin.

Investasi padat karya dipandang perlu ditingkatkan agar anak bangsa bisa memperoleh pekerjaan. Bila investasi dilaksanakan secara transparan, pintu bagi UMKM untuk melakukan investasi bakal terbuka lebar.

Baca Juga:
Makan Siang Gratis, Tiap Anak Cuma Dapat Jatah Rp10.000 per Hari

"Kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi UMKM kita sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan para calon investor baik dalam negeri maupun luar negeri," ujar Cak Imin.

Menanggapi jawaban tersebut, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan saat ini Indonesia masih perlu menurunkan incremental capital output ratio (ICOR) ke 4 atau 5.

Penurunan ICOR dapat dilakukan contohnya dengan meningkatkan akses logistik. Lewat langkah ini, biaya distribusi ditargetkan bisa turun.

Baca Juga:
DJP Sebut Aplikasi Coretax Siap Dukung Implementasi PPN 12 Persen

"Lalu untuk UMKM, kita ingin memperbanyak inkubasi sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Kita dampingi dari A sampai Z, dari packaging-nya, branding-nya, marketing owner-nya. Setelah selesai, kita dampingi permodalannya dan kita dampingi lagi untuk bisa mendapatkan offtaker," ujar Gibran.

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga berkesempatan untuk menyampaikan tanggapan. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud berpandangan jawaban yang disampaikan oleh Cak Imin masih bersifat normatif.

Mahfud mengatakan dalam praktiknya di lapangan investasi masih terhambat karena prosedur yang bertele-tele dan benturan kepentingan dari pejabat setempat. Mahfud mengatakan proses perizinan untuk UMKM harus melewati 24 meja.

Baca Juga:
PPN 12%, Setuju atau Tidak? Tulis Komentar Anda, Hadiahnya Buku DDTC

"Pejabat yang ngurus itu misalnya harus mendapatkan sesuatu tetapi disalurkan lewat si A. Itu laporan yang masuk ke saya. Ada urusan yang seharusnya diinvestasikan untuk rakyat malah disentralisasi ke negara, dibuat PT sendiri dan diurus sendiri, rakyatnya tidak kebagian," ujar Mahfud yang saat ini masih menjabat sebagai menko polhukam.

Merespons tanggapan dari Gibran dan Mahfud, Cak Imin mengatakan Indonesia sesungguhnya sudah memiliki banyak regulasi untuk mempercepat perizinan. Regulasi yang dimaksud contohnya adalah omnibus law atau UU Cipta Kerja.

Namun, pemerintah masih terlalu lambat dalam mengimplementasikan regulasi tersebut. "Sehingga harus slepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin. Berbelitnya izin saya setuju menjadi penyebab utama trust itu hilang," ujar Cak Imin.

Cak Imin juga berpandangan masalah logistik memang perlu dibenahi agar biaya untuk menanamkan modal menjadi lebih murah. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 03 Desember 2024 | 18:15 WIB HASIL DEBAT PAJAK 21-29 NOVEMBER 2024

Berikut Ini Masukan Peserta Debat Pajak soal PPN 12%

Sabtu, 30 November 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Makan Siang Gratis, Tiap Anak Cuma Dapat Jatah Rp10.000 per Hari

Jumat, 22 November 2024 | 17:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Sebut Aplikasi Coretax Siap Dukung Implementasi PPN 12 Persen

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra