Tanggapi Dugaan Suap dan Gratifikasi, Kemenkeu Dukung Langkah KPK

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan merilis pernyataan terkait kelanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan oknum pegawai Ditjen Pajak (DJP) yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan upaya yang dilakukan KPK bukan kasus baru, melainkan kelanjutan dari penanganan kasus yang melibatkan mantan pejabat DJP. Dia menyampaikan pegawai DJP WR sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 4 November 2021 dan dilanjutkan dengan penahanan pada pekan ini. Selain WR, KPK juga menetapkan tersangka baru pegawai DJP dengan inisial AS.

"Kami tentu sangat prihatin dan menyesali terjadinya kasus penerimaan suap yang melibatkan oknum pegawai DJP sebagai hasil penyidikan KPK. Kemenkeu tidak memberikan toleransi tindakan seperti itu yang sangat mengkhianati perjuangan perbaikan yang sedang dilakukan," katanya dalam konferensi pers KPK pada Kamis (11/11/2021).

Awan menyampaikan apresiasi pada upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK. Menurutnya, upaya tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Itjen Kemenkeu dan kepatuhan internal DJP. Kasus dugaan suap dan gratifikasi tersebut tidak lepas dari tindak lanjut pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Dia memastikan upaya perbaikan fundamental terus dilakukan Kemenkeu khususnya DJP. Sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan tata kelola yang baik dan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

"Kemenkeu menghormati proses hukum dan siap bekerja sama dengan KPK untuk membersihkan Kemenkeu dari oknum yang tidak bertanggung jawab," terangnya.

Awan memastikan potensi kekurangan pembayaran pajak yang muncul dari kasus tersebut tetap ditindaklanjuti. Tim pemeriksa gabungan sudah dibentuk yang terdiri dari unsur fungsional pemeriksa pajak, fungsional penilai pajak, unsur kepatuhan internal, dan Itjen Kemenkeu.

Dia juga mengimbau agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Visi Kemenkeu yang bersih dan berintegritas, menurutnya, membutuhkan peran aktif masyarakat dan wajib pajak agar patuh serta tidak menawarkan imbalan dalam bentuk apapun terkait pemenuhan kewajiban perpajakan.

"Mengimbau kepada wajib pajak agar meningkatkan kepatuhan perpajakan dan membayar pajak sesuai aturan. Setiap pajak yang dibayar akan dimanfaatkan oleh seluruh rakyat, setiap pajak yang masuk ke kas negara digunakan untuk membiayai APBN dan salah satunya saat ini untuk biaya vaksin Covid kepada seluruh rakyat," imbuhnya. (sap)