Tangani Inflasi dengan Insentif Fiskal, Sri Mulyani: Terbukti Efektif

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kebijakan nonkonvensional yang diambil oleh pemerintah mampu menangani inflasi secara efektif.

Sri Mulyani mengatakan negara maju umumnya hanya mengandalkan kebijakan moneter dalam menangani inflasi. Di Indonesia, kebijakan fiskal turut mengambil peran dalam upaya menekan inflasi.

"Banyak negara maju yang hanya melulu mengandalkan monetary policy, terutama kenaikan suku bunga tightening likuiditas. Untuk Indonesia, kenaikan inflasi dijawab dengan koordinasi pusat dan daerah," katanya, dikutip pada Jumat (2/6/2023).

Melalui instrumen fiskal, lanjut Sri Mulyani, inflasi dapat ditangani melalui pemberian subsidi dan kompensasi guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah yang mampu menekan inflasi juga diberikan insentif fiskal. Pemerintah pusat juga berulang kali meminta pemerintah daerah untuk menggunakan APBD guna menekan biaya logistik.

"Memberikan insentif fiskal kepada pemda ternyata sangat ampuh. Ini merupakan sesuatu yang tidak konvensional, tetapi efektif," ujar Sri Mulyani.

Proyeksi Inflasi 2024

Tahun depan, dalam KEM PPKF 2024, pemerintah mengusulkan target inflasi sebesar 1,5% - 3,5%, lebih rendah dari target inflasi pada tahun ini sebesar 2% - 4%.

"Ini menggambarkan kemampuan menjaga daya beli dan stabilitas harga," tutur menkeu.

Senada, Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi 2024 mencapai 1,5% 0 3,5%. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, terdapat beberapa langkah yang akan diambil bank sentral untuk mengejar target inflasi tersebut.

"Ini karena respons kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar yang ditempuh BI, juga didukung oleh sinergitas antara BI dan pemerintah melalui TPIP-TPID. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk stabilisasi harga," katanya. (rig)