Tangani Covid-19, Pemerintah Pinjam Rp7,2 Triliun ke World Bank

JAKARTA, DDTCNews – World Bank menyetujui pemberian dana atau utang senilai US$500 juta atau sekitar Rp7,2 triliun untuk mendukung upaya Indonesia menangani pandemi Covid 19, termasuk mendukung program vaksinasi gratis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tambahan utang tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas isolasi pasien, ketersediaan tempat perawatan kritis, kapasitas pengujian, dan memperkuat komunikasi risiko publik.

"Pendanaan ini akan membantu sistem kesehatan kita menjadi lebih berketahanan serta memperkuat sistem pengawasan melalui pengujian dan penelusuran kasus-kasus Covid-19 baru, termasuk varian baru," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/6/2021).

Saat ini, lanjut Budi, pemerintah berupaya memperluas pemberian vaksinasi gratis untuk menjangkau seluruh populasi usia dewasa. Pemerintah menargetkan vaksin gratis diberikan kepada 181,5 juta penduduk untuk mencapai kekebalan komunal.

Meskipun tidak akan digunakan untuk pengadaan vaksin, utang dari World Bank dirancang untuk memperkuat kesiapan sistem distribusi vaksin dan mendukung sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Utang akan difokuskan pada tiga bidang hasil, meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang lebih baik, pengawasan dan pengendalian mutu di laboratorium yang lebih kuat, serta komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam hal tanggap darurat dan pengiriman vaksin.

Menurutnya, pendanaan tersebut akan membantu peningkatan kesiapan rumah sakit dan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan dasar yang tidak terkait dengan Covid-19.

Sementara itu, Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menilai sistem pengawasan yang lebih baik dan peningkatan kualitas laboratorium akan meningkatkan kapasitas pengujian Covid-19, sekaligus memperkuat pengawasan genom.

Koordinasi yang lebih baik dalam tanggap darurat dan pengiriman vaksin juga membantu memastikan penerapan prioritas pelayanan kesehatan berjalan adil dan merata. "Pendanaan ini akan membantu Indonesia menyalurkan vaksin secara aman dan efektif," tuturnya. (rig)