Takut Retaliasi AS, Eksportir Minta Pemerintah Tunda Pajak Digital

PRAHA, DDTCNews—Eksportir di Republik Ceko meminta Perdana Menteri Andrej Babiš untuk mempertimbangkan kembali usulan pemerintah atas penerapan pajak digital.

Presiden Kadin Vladimír Dlouhy sependapat dengan eksportir. Dia menyebut pajak digital dikhawatirkan menjadi bumerang bagi Republik Ceko. Hal ini lantaran volume ekspor dari Republik Ceko ke AS cukup tinggi.

"Perlu disadari volume ekspor Ceko ke AS sekitar 100 miliar crown. Jika pengusaha tidak dapat menemukan outlet alternatif untuk produksi mereka, kerugian mereka dapat menyebabkan penurunan pendapatan pajak yang lebih tinggi,” jelas Dlouhy.

Permintaan tersebut dilayangkan eksportir menyusul perdebatan di Kadin Ceko dengan 40 eksportir terkemuka. Para eksportir ini khawatir pajak digital memengaruhi hubungan bisnis Ceko dengan AS, termasuk kemungkinan retaliasi.

Menanggapi hal itu, perdana menteri Ceko akan mempertimbangkan untuk mengubah UU yang baru disahkan, terutama perihal pajak digital yang diusulkan bertarif 7% untuk para perusahaan digital di Republik Ceko.

Secara lebih rinci, pajak digital itu menyasar perusahaan digital dengan omset global lebih dari 750 juta euro, dan penjualan domestik setidaknya 100 juta crown per tahun atas layanan kena pajak.

Pajak yang akan mulai berlaku akhir tahun ini terhadap raksasa digital seperti Google, Facebook, Amazon dan lain sebagainya diharapkan mendatangkan pendapatan tambahan sekitar 5 miliar crown atau setara Rp3,1 triliun per tahun ke kas negara.

Pemerintah AS sebenarnya telah memperingatkan akan mengambil tindakan balasan terhadap Republik Ceko. Meski begitu, Menteri Keuangan Ceko Alena Schillerová mengatakan tidak takut akan pembalasan dari Amerika Serikat.

Lebih lanjut, Schillerová menekankan pajak digital Ceko hanya diterapkan sementara sembari menunggu upaya pencapaian konsensus global. Dilansir radio.cz, pajak digital di Ceko akan dicabut jika solusi global sudah disepakati. (rig)