Tak Semua PNS Bisa Digantikan Robot, Begini Penjelasan Korpri

JAKARTA, DDTCNews - Korps Pegawai RI (Korpri) menanggapi hangatnya perbincangan mengenai rencana penggantian posisi pegawai negeri sipil (PNS) oleh artificial intelligence (AI) alias robot. Ide ini sebenarnya sempat beberapa kali diungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tujuannya, menyederhanakan birokrasi yang selama ini terkesan berbelit.

Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrullah menjelaskan penggantian tugas PNS nantinya tetap perlu melihat postur kebutuhan. Menurutnya, ada pekerjaan yang memang potensial digantikan oleh AI dan mesin. Namun, ada juga posisi PNS yang tidak bisa dijalankan oleh kecerdasan buatan.

"Contoh [pekerjaan] yang sudah banyak tergantikan itu adalah penjaga tol. Kemudian nanti yang mengawasi kayak di penjawab mesin itu operator. Untuk hal-hal yang bersifat mekanistik, hal-hal yang bersifat terus menerus itu nanti fungsi itu bisa digantikan oleh mesin," kata Zudan kepada awak media, Rabu (1/12/2021).

Pekerjaan lain yang juga berpotensi dikerjakan oleh AI dan mesin adalah pengawas jalan raya dan patroli. Keduanya bisa digantikan oleh kamera pengawas alias CCTV dengan spesifikasi yang lebih canggih.

"Dalam hal-hal tertentu bisa digantikan. Tapi dalam banyak hal, banyak yang tidak bisa tergantikan. Karena yang terkait dengan empati, terkait dengan kerja sama, terkait dengan kemanusiaan itu sampai saat ini belum bisa tergantikan oleh robot," kata Zudan.

Tugas seorang PNS yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, atau tugas lain yang berhubungan dengan empati dan ketegasan, menurut Zudan, tentu tidak bisa digantikan oleh mesin. Artinya, wacana penggantian sejumlah posisi PNS oleh AI dan mesin pada dasarnya tidak akan mengancam eksistensi PNS.

Zudan sendiri mengakui bahwa proses digitalisasi yang sudah dan masih berlangsung memang membuat postur PNS lebih ramping. Ia memberi contoh, adanya fasilitas Anjungan Dukcapil Mandiri yang disediakan Kemendagri. Fasilitas ini tentu mengurangi jumlah PNS yang bertugas di lapangan.

"Itulah merupakan bagian dari digital government atau pemerintahan berbasis digital," kata Zudan.

Kepada PNS, Zudan meminta agar tidak khawatir. Menurutnya, banyak tugas dan pekerjaan PNS yang tidak bisa tergantikan oleh kecerdasan buatan dan mesin. Kendati begitu, ia meminta PNS untuk terus berinovasi dan meningkatkan kapabilitasnya agar ritme kerjanya bisa lebih baik dan tak tergantikan oleh mesin.

"PNS yang berkualitas tidak akan tergantikan oleh robot ataupun mesin. Tetapi kalau PNS yang enggak berkualitas ya pastilah tergantikan. Ini untuk memotivasi dan memacu para ASN agar menjadi ASN yang berkualitas," kata Zudan.

Seperti diketahui, isu tentang penggantian PNS oleh kecerdasan buatan kembali hangat. Sebenarnya, rencana ini sudah disinggung Presiden Jokowi sejak November 2019. "Saya sudah perintahkan juga ke Menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) agar birokrasi diganti dengan artificial intelligence, kalau diganti artificial intelligence birokrasi kita lebih cepat saya yakin itu," kata Jokowi saat itu. (sap)