ADMINISTRASI PAJAK

Tak Punya NPWP, Tarif PPh Pasal 21 Pegawai Lepas Lebih Tinggi 20%

Redaksi DDTCNews | Minggu, 09 April 2023 | 08:30 WIB
Tak Punya NPWP, Tarif PPh Pasal 21 Pegawai Lepas Lebih Tinggi 20%

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai lepas tetap memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) meskipun pegawai bersangkutan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Penjelasan otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan dari salah satu warganet di media sosial. DJP menyatakan penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai lepas tetap memperhitungkan PTKP.

“Namun, karena penerima penghasilan tidak memiliki NPWP maka dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan bagi wajib pajak yang memiliki NPWP,” sebut DJP dalam akun Twitter @kring_pajak, Minggu (9/4/2023).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

DJP menambahkan tata cara perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai lepas atau pegawai tidak tetap dapat dilihat pada lampiran Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.

Kemudian, upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.

Sementara itu, upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.

Lebih lanjut, penghitungan penghasilan kena pajak bagi pegawai tidak tetap sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra