Tak Penuhi Aturan DMO, Perusahaan Batu Bara Bayar Rp1,83 T ke Negara

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari denda dan dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri sepanjang semester I/2022 telah mencapai Rp1,83 triliun.

Direktur PNBP SDA dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Kurnia Chairi mengatakan PNBP ini dikenakan sesuai dengan PMK 17/2022 terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan domestic market obligation (DMO).

"Terdapat penerimaan Rp1,83 triliun dari 240 perusahaan. Ini menjadi sumbangan cukup baik dari sisi PNBP minerba," katanya, Kamis (4/8/2022).

Realisasi PNBP senilai Rp1,83 triliun tersebut tercatat masih sedikit di bawah potensi. Berdasarkan penghitungan DJA, potensi PNBP denda dan dana kompensasi diperkirakan US$165,76 juta atau setara dengan Rp2,37 triliun.

Dari total jumlah penghitungan potensi tersebut, nilai potensi PNBP denda mencapai Rp184,66 miliar dan PNBP dana kompensasi sejumlah Rp2,19 triliun berkat diterbitkannya PMK 17/2022.

Untuk diketahui, PMK 17/2022 yang menjadi dasar pemungutan PNBP denda dan dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batu bara domestik diterbitkan pada 1 Maret 2022.

Kurnia menceritakan PMK tersebut terbit karena adanya isu ketidakpatuhan oleh para pemegang IUP dan IUPK atas ketentuan DMO pada awal 2022.

Terdapat pemegang IUP atau IUPK yang ditengarai tidak melaksanakan ketentuan DMO sebagaimana mestinya. Hal tersebut menyebabkan industri dalam negeri kekurangan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.

"Awal tahun ini ada isu mengenai ketidakpatuhan dari wajib bayar yang seharusnya menyediakan pasokan dalam negeri atau DMO. Kemudian pada PMK 17/2022, intinya terhadap ketidakpatuhan akan dikenakan denda dan kompensasi," ujar Kurnia.

Jika pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan ketentuan DMO sesuai dengan kontrak dengan industri dalam negeri maka PNBP yang dikenakan adalah denda.

Bila pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara domestik, tetapi tidak memiliki kontrak dengan industri dalam negeri dan menjual seluruh hasil produksinya ke luar negeri maka PNBP yang dikenakan adalah kompensasi. (rig)