ISRAEL

Tak Laporkan Transaksi Kripto dalam SPT, Seorang Wajib Pajak Ditangkap

Redaksi DDTCNews | Jumat, 03 September 2021 | 16:30 WIB
Tak Laporkan Transaksi Kripto dalam SPT, Seorang Wajib Pajak Ditangkap

Ilustrasi.

TEL AVIV, DDTCNews - Pemerintah Israel menahan seorang wajib pajak karena tidak melaporkan transaksi uang kripto (cryptocurrency) dan keuntungannya dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan.

Otoritas pajak Israel melakukan penahanan terhadap tersangka Uri Brock pada akhir Agustus 2021 lalu. Tersangka masuk radar penyelidikan otoritas atas dugaan memiliki dan memperdagangkan uang kripto.

Pasalnya, nilai transaski uang kripto yang dilakukan Brock tidak kecil, yakni mencapai US$3,4 juta. Keuntungan dari transaksi mata uang digital itu pun tidak dilaporkannya dalam SPT tahunan. Otoritas melihat hal ini sebagai indikasi adanya penghindaran pajak.

Baca Juga:
Ada Aturan Baru, Exchanger Kripto Harus Punya Hak Akses NIK Dukcapil

"Alamat dompet digital terkait dengan Brock ditemukan dan penggunaannya dilakukan untuk mengaburkan identitas pemilik dana sebenarnya," tulis keterangan resmi otoritas dikutip pada Jumat (3/9/2021).

Temuan dalam investigasi menyatakan Brock sudah aktif melakukan konversi mata uang kripto ke mata uang lokal sejak 2017. Nilai konversi mencapai 5 juta shekel Israel.

Praktik penghindaran pajak terus berlanjut hingga temuan otoritas atas transaksi yang dilakukan pada 2018. Laporan SPT Brock pada tahun pajak 2018 hanya melaporkan pendapatan senilai 66.000 shekel Israel.

Baca Juga:
Bappebti Revisi Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto

Padahal nilai transaksi uang kripto yang dilakukan pada tahun pajak tersebut menembus angka 6,3 juta shekel Israel. Tersangka berdalih dana tersebut hanya titipan saudara yang merupakan warga negara asing.

"Ternyata selama penyelidikan ditemukan tersangka juga mengoperasikan toko online tanpa mengajukan izin usaha dan tidak menerbitkan faktur pajak atau kuitansi untuk kebutuhan pelaporan keuangan," ujarnya.

Seperti dilansir Tax Notes International, otoritas pajak Israel memperketat pengawasan pajak terhadap transaksi uang kripto seperti bitcoin sejak 2018. Sampai saat ini uang kripto bukan mata uang resmi, tetapi pemerintah tetap mengenakan pajak penghasilan (PPh), pajak capital gains, dan PPN atas transaksi uang kripto. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 20 Oktober 2024 | 15:00 WIB PERATURAN BAPPEBTI 9/2024

Ada Aturan Baru, Exchanger Kripto Harus Punya Hak Akses NIK Dukcapil

Minggu, 20 Oktober 2024 | 11:30 WIB PERATURAN BAPPEBTI 9/2024

Bappebti Revisi Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto

Minggu, 13 Oktober 2024 | 09:30 WIB UNI EMIRAT ARAB

Uni Emirat Arab Kecualikan Kripto dari Pengenaan PPN

Senin, 07 Oktober 2024 | 17:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Hingga September, Setoran Pajak Sektor Digital Tembus Rp28,91 Triliun

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN