BELANDA

Survei DVJ: Mayoritas Konsumen Mendukung Penerapan Pajak Daging

Redaksi DDTCNews | Kamis, 04 Februari 2021 | 10:15 WIB
Survei DVJ: Mayoritas Konsumen Mendukung Penerapan Pajak Daging

Ilustrasi. (DDTCNews)

UTRECHT, DDTCNews – Hasil survei lembaga riset DVJ Insights menyebutkan mayoritas publik di Eropa Barat setuju jika pemerintah menerapkan pajak atas olahan daging.

Survei DVJ Insight melibatkan 1.550 responden yang tersebar di Belanda, Jerman dan Prancis. Ketiga negara tersebut dipilih karena mewakili 40% konsumsi daging di Uni Eropa. Hasil survei menunjukan responden setuju jika pajak daging diperkenalkan oleh pemerintah.

"Mayoritas konsumen di Eropa Barat mendukung usulan pajak daging (meat tax)," tulis laporan DVJ Insight dikutip Kamis (4/2/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Survei yang dihelat pada Oktober 2020 mencatat 70% konsumen mendukung pemerintah memberikan tarif PPN 0% untuk produk sayuran dan buah-buahan sebagai alternatif pemenuhan protein di masa depan dan mengenakan tarif PPN yang lebih tinggi terhadap produk olahan daging.

Hasil survei naik menjadi 88% jika ditambah kelompok responden yang bersikap netral atas penerapan pajak daging di Uni Eropa. Konsumen Jerman menjadi yang paling setuju jika pemerintah memperkenalkan pajak daging dengan tarif tinggi.

Perincian survei menyebutkan 80% konsumen Jerman bersedia membayar pajak €10 sen per 100 gram daging atau setara dengan Rp1.600. Mereka rela membayar pajak lebih banyak jika hasil pungutan tersebut digunakan untuk biaya kompensasi peternak, peningkatan upah pekerja sektor peternakan dan upaya mengurangi emisi karbon dari komoditas makanan.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Sementara itu, konsumen Prancis yang bersedia membayar pajak €10 sen per 100 gram daging hanya 67% dan untuk konsumen Belanda yang setuju dengan skema tersebut sebesar 63%.

Hasil survei DV Insight mendapat tanggapan dari direktur LSM koalisi pengendalian protein hewani atau True Animal Protein Price (TAPP) Coalition Jeroom Remmers. Menurutnya, hasil survei merupakan gambaran dukungan politik yang kuat bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional dan Uni Eropa untuk menerapkan pajak atas komoditas daging.

"Survei konsumen menunjukan realitas politik jika mayoritas mengharapkan pada pemimpin politik mereka mengenakan pajak atas produk daging dan mengurangi PPN atas produk sayuran dan buah-buahan," ujarnya seperti dilansir greenqueen.com.hk. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Senin, 23 Desember 2024 | 15:45 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan