VIETNAM

Surati Kemenkeu, Kadin Vietnam Usulkan Sejumlah Insentif Pajak

Dian Kurniati | Minggu, 13 Maret 2022 | 14:00 WIB
Surati Kemenkeu, Kadin Vietnam Usulkan Sejumlah Insentif Pajak

Ilustrasi. Seseorang berpakaian seperti Sun Wukong (Raja Monyet) tidur di atas sepeda motor selama perayaan Tahun Baru Imlek di Hanoi, Vietnam, Rabu (2/2/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Chalinee Thirasupa/aww/sad.

HANOI, DDTCNews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Vietnam menyebut telah mengirimkan surat resmi berisi usulan insentif pajak kepada Kementerian Keuangan Vietnam.

Kadin menjelaskan insentif pajak masih diperlukan untuk sektor usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Menurut Kadin, insentif pajak untuk dunia usaha setidaknya akan diperlukan hingga tahun depan.

"Kadin menyarankan perubahan kebijakan pajak untuk mendukung sektor-sektor yang terkena pandemi Covid-19," jelas Kadin dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (13/3/2022).

Baca Juga:
Kumpulkan Data, Petugas Pajak Kunjungi Alamat Pengusaha Saniter

Kadin menyebut insentif pajak yang perlu diberikan Kemenkeu di antaranya memperpanjang periode pemotongan PPN yang berakhir pada akhir tahun. Insentif itu diusulkan bagi industri yang paling terpukul oleh pandemi, terutama pariwisata dan maskapai penerbangan.

Kemudian, Kadin juga meminta kebijakan perpajakan pada produk bebas PPN, termasuk produk di industri pertanian dan perikanan, direvisi. Sebab, kebijakan yang berlaku saat ini menyebabkan produsen tidak berhak memperoleh restitusi PPN.

"Kebijakan semacam itu menempatkan produsen ini pada posisi yang kurang menguntungkan," bunyi pernyataan Kadin.

Baca Juga:
Hadapi Rezim 11/12 dalam Sistem PPN di Indonesia, Ikuti Webinar Ini

Selanjutnya, Kadin meminta pemerintah mengevaluasi ketentuan tarif PPN 0% atas impor sejumlah barang. Ketentuan tersebut membuat produk impor lebih unggul ketimbang barang yang diproduksi di dalam negeri.

Dalam jangka panjang, Kadin khawatir kebijakan pajak yang berlaku saat ini akan mendorong impor lebih banyak sehingga merugikan pengusaha lokal.

"Untuk alasan ini, Kadin merekomendasikan untuk memperpendek daftar produk bebas PPN dan yang lainnya tetap dikenakan pajak," sebut Kadin seperti dikutip dari vietnamplus.vn. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 11 Februari 2025 | 19:00 WIB KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Kumpulkan Data, Petugas Pajak Kunjungi Alamat Pengusaha Saniter

Selasa, 11 Februari 2025 | 18:38 WIB DDTC ACADEMY - TAX UPDATE WEBINAR

Hadapi Rezim 11/12 dalam Sistem PPN di Indonesia, Ikuti Webinar Ini

Selasa, 11 Februari 2025 | 18:30 WIB KOTA BEKASI

Warga Bekasi! Manfaatkan Diskon PBB Hingga Mei 2025

Selasa, 11 Februari 2025 | 17:45 WIB PROVINSI SUMATERA BARAT

Pemprov Bikin Tabungan Pajak untuk Tingkatkan Kepatuhan ASN Bayar PKB

BERITA PILIHAN
Selasa, 11 Februari 2025 | 18:38 WIB DDTC ACADEMY - TAX UPDATE WEBINAR

Hadapi Rezim 11/12 dalam Sistem PPN di Indonesia, Ikuti Webinar Ini

Selasa, 11 Februari 2025 | 18:30 WIB KOTA BEKASI

Warga Bekasi! Manfaatkan Diskon PBB Hingga Mei 2025

Selasa, 11 Februari 2025 | 18:15 WIB PMK 11/2025

Diperbarui, Tarif Efektif PPN Jasa Freight Forwarding Jadi 1,1 Persen

Selasa, 11 Februari 2025 | 17:45 WIB PROVINSI SUMATERA BARAT

Pemprov Bikin Tabungan Pajak untuk Tingkatkan Kepatuhan ASN Bayar PKB

Selasa, 11 Februari 2025 | 17:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Mulai Besok! AS Kenakan Bea Masuk 25% untuk Baja dan Aluminium

Selasa, 11 Februari 2025 | 16:12 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Pacu Ekonomi, Indonesia Punya PR Siapkan SDM dan Infrastruktur Digital

Selasa, 11 Februari 2025 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Permohonan KSWP Lewat Coretax DJP

Selasa, 11 Februari 2025 | 14:30 WIB PMK 13/2025

Aturan Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak, Download di Sini