Surat Paksa Tak Mempan, Petugas Sita Truk Milik Direktur Perusahaan

BULUKUMBA, DDTCNews - Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Bulukumba, Sulawesi Selatan menyita aset milik penunggak pajak pada akhir Agustus lalu.

Dikutip dari siaran pers otoritas, aset yang disita adalah sebuah truk milik direktur perusahaan yang selama ini dijadikan sebagai kendaraan operasional perusahaan. Perusahaan diketahui tak kunjung melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya walau sudah dilakukan penagihan aktif berupa penyampaian surat teguran dan surat paksa.

"Hari ini kendaraan operasional PT PSB disita, apabila dalam jangka waktu 14 hari PT tersebut belum melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya, maka mobil yang menjadi objek sita tersebut akan kami lelang,” tutur Wa Ode Hardiana selaku Kepala Seksi P3 KPP Pratama Bulukuma dilansir pajak.go.id, Senin (5/9/2022).

Tindakan penyitaan sendiri merupakan bagian dari penagihan aktif yang dilakukan oleh JSPN kepada wajib pajak. Penyitaan dilakukan apabila setelah lewat jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa disampaikan, penanggung pajak masih tidak melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya.

KPP Pratama Bulukumba, ujar Wa Ode, berharap tindakan berupa penyitaan semacam ini mampu memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh. Dengan demikian, wajib pajak dapat senantiasa memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Selain itu, penyitaan aset ini juga dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pembayar pajak yang telah patuh memenuhi kewajiban perpajakannya," kata Wa Ode.

Sebagai informasi, penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak. Namun, dalam keadaan tertentu, penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak.

Keadaan tertentu itu, misalnya, juru sita pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

Barang bergerak yang disita misalnya uang tunai, perhiasan, deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sementara itu, penyitaan atas barang tidak bergerak misalnya atas tanah dan/atau bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. (sap)