Surat Bakal Dikirim ke Taxpayer Account, WP Perlu Sering-Sering Cek

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak didorong untuk secara berkala mengecek akunnya ketika taxpayer account resmi diluncurkan. Taxpayer account alias akun wajib pajak nantinya diluncurkan bersamaan dengan implementasi coretax administration system.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menyebutkan taxpayer account perlu dicek secara berkala mengingat mayoritas surat dari Ditjen Pajak (DJP) akan langsung disampaikan melalui akun milik wajib pajak tersebut.

"Kita ingin wajib pajak proaktif melihat taxpayer account mereka," ujar Iwan, dikutip Jumat (27/10/2023).

Guna mendorong wajib pajak mengecek surat yang telah dikirimkan lewat akunnya, taxpayer account juga akan didukung oleh outbound call. Lewat outbound call, wajib pajak bakal ditelepon oleh DJP dalam rangka memberitahukan adanya surat atau pemberitahuan yang sudah dikirim lewat taxpayer account.

"Seharusnya saat sudah masuk taxpayer account dan sudah ditelepon, harusnya wajib pajak sudah tahu karena kita anggap self-assessment," ujar Iwan.

Tak hanya itu, ke depan notifikasi kepada wajib pajak untuk mengecek surat di taxpayer account juga bisa dilakukan lewat aplikasi M-Pajak. "Ini mungkin nanti semua wajib pajak akan diminta untuk instalasi M-Pajak. Nanti, kalau ada pemberitahuan di situ akan ada semacam push notification. Kita punya strategi itu, selain wajib pajak ya proaktif, kita ada outbound call dan kita kembangkan push notification," ujar Iwan.

Lebih lanjut, Iwan mengatakan DJP juga membuka kemungkinan untuk mengubah ketentuan mengenai jangka waktu bagi wajib pajak untuk merespons surat yang dikirimkan oleh DJP. Sebagai contoh, selama ini wajib pajak harus memberikan penjelasan atas SP2DK dalam waktu 14 hari sejak tanggal SP2DK, tanggal pengiriman SP2DK, atau tanggal penyerahan SP2DK secara langsung kepada wajib pajak.

Ke depan, SP2DK harus ditanggapi paling lambat dalam waktu 14 hari sejak SP2DK ke taxpayer account milik wajib pajak dimaksud. Klausul ini masih dirancang oleh DJP denhan mempertimbangkan kesiapan masyarakat. "Memang di konsep awal adalah sejak masuk ke taxpayer account. Cuma nanti akan kita lihat lagi, apakah semuanya memang bisa diimbau untuk proaktif," ujar Iwan. (sap)