RAPBN 2024

Suku Bunga Tinggi, Ekonomi 2024 Ditarget Hanya Tumbuh 5,2 Persen

Muhamad Wildan | Jumat, 18 Agustus 2023 | 08:30 WIB
Suku Bunga Tinggi, Ekonomi 2024 Ditarget Hanya Tumbuh 5,2 Persen

Dua anak bermain dengan latar belakang gedung bertingkat di bantaran Kanal Banjir Barat, Petamburan, Jakarta, Senin (7/8/2023). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023, di mana pertumbuhan ini secara tahunan konsisten berada pada level 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Asumsi pertumbuhan ekonomi yang diusulkan oleh pemerintah dalam RAPBN 2024 lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi pada APBN 2023. Pada tahun depan, pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 5,2%, lebih rendah dibandingkan asumsi 2023 sebesar 5,3%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2024 disusun dengan mempertimbangkan dampak kenaikan suku bunga bank sentral dalam beberapa waktu terakhir terhadap kinerja ekonomi AS dan Eropa pada tahun depan.

"Kondisi dunia dengan adanya kenaikan suku bunga yang sangat drastis, higher, faster, dan longer, ini baru akan memberikan pengaruh ke kinerja pertumbuhan AS dan Eropa dalam jangka 12 hingga 18 bulan ke depan. Kita mengantisipasi dari sisi itu," ujar Sri Mulyani, dikutip pada Jumat (18/8/2023).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Lebih lanjut, hubungan antara AS dan China yang kian keruh juga akan menekan prospek pertumbuhan ekonomi global pada tahun depan. "Pada sisi lain, China perekonomian dalam negerinya menunjukkan adanya tanda-tanda melemah. Ini faktor yang kita lihat sebagai downside risk untuk growth 2024, terutama dari sisi ekspor," ujar Sri Mulyani.

Dampak perlambatan ekonomi global terhadap kinerja ekspor Indonesia sesungguhnya sudah tampak sejak tahun ini. Ketika perekonomian domestik mampu tumbuh 5,17% pada kuartal II/2023, ekspor dan impor justru mengalami kontraksi.

Oleh karena itu, perlambatan ekonomi global akan dikompensasi dengan peningkatan konsumsi rumah tangga. Secara umum, konsumsi pada tahun depan akan dijaga melalui pengendalian inflasi, bansos kepada rumah tangga rentan, dan penciptaan lapangan kerja melalui investasi.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

"PPh Pasal 21 yang meningkat menggambarkan adanya kenaikan dari job creation maupun dari sisi kesejahteraan mereka. Ini yang akan mendukung pertumbuhan domestic demand. Namun, konsumsi itu hanya menjelaskan sekitar 54%, jadi kita harus memacu investasi," ujar Sri Mulyani.

Guna meningkatkan dampak investasi terhadap perekonomian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menurunkan incremental capital output ratio (ICOR) dari 7,3 menjadi tinggal 5.

"Kalau ICOR bisa diturunkan, pasti pertumbuhan akan naik. Selain dari anggaran, kita butuh dari investasi. Tahun depan, investasi yang kita butuhkan dari PMA dan PMDN itu sekitar Rp1.600 triliun. Itu bisa tercapai kalau politiknya stabil dan ada pertumbuhan di dalam negeri," ujar Airlangga. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN