Sudah Berlaku Tahun Ini, Simak Daftar Lengkap Tarif Pajak di Sidoarjo

SIDOARJO, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur, menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan tersebut memperbarui ketentuan pajak dan tarif pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo. Pembaruan ketentuan dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru serta memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak daerah.

“Sebagai sumber pendapatan yang utama maka pajak dan retribusi daerah harus diatur jelas dan berkepastian hukum, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi wajib pajak dan wajib retribusi,” bunyi memori penjelasan perda tersebut, dikutip pada Rabu (21/8/2024).

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 1/2024, Pemkab Sidoarjo di antaranya menetapkan 7 tarif pajak daerah. Pertama, tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ditetapkan secara bervariasi tergantung pada nilai jual objek pajak (NJOP). Berikut perinciannya:

• 0,100% untuk NJOP sampai dengan Rp500 juta;
• 0,150% untuk NJOP lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp2 miliar;
• 0,200% untuk NJOP lebih dari Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar;
• 0,250% untuk NJOP lebih dari Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar;
• 0,300% untuk NJOP lebih dari Rp10 miliar; dan
• 0,070% khusus untuk lahan produksi pangan dan ternak.

Kedua, tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditetapkan sebesar 5%. Ketiga, tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) umumnya ditetapkan sebesar 10%. Namun, ada tarif khusus yang berlaku untuk jasa hiburan tertentu dengan perincian sebagai berikut:

• 60% untuk jasa hiburan pada diskotek, kelab malam, bar;
• 40% untuk jasa hiburan pada karaoke dan mandi uap/spa;
• 5% untuk jasa hiburan pada pagelaran.

Ada pula tarif PBJT khusus untuk konsumsi tenaga listrik tertentu. Adapun untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan 1,5%. Sementara itu, untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3%.

Keempat, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Kelima, tarif pajak air tanah (PAT) ditetapkan sebesar 15%. Keenam, tarif opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) ditetapkan sebesar 66% dari PKB terutang.

Ketujuh, tarif opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) ditetapkan sebesar 66% dari BBNKB terutang. Adapun perda ini telah berlaku sejak 5 Januari 2024. Namun, khusus untuk ketentuan opsen PKB dan opsen BBNKB baru akan berlaku pada 5 Januari 2024. (sap)