Sudah 5.149 Wajib Pajak Lapor Realisasi Repatriasi-Investasi PPS

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat sudah ada 5.149 wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) yang menyampaikan laporan realisasi repatriasi atau investasi PPS hingga 31 Mei 2023.

Kewajiban menyampaikan laporan realisasi repatriasi atau investasi hanya berlaku bagi wajib pajak peserta PPS yang berkomitmen merepatriasi atau menginvestasikan harta bersih yang diungkap dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH).

"Sebanyak 649 wajib pajak telah melaporkan realisasi repatriasi dengan jumlah harta repatriasi Rp11,96 triliun," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti, dikutip pada Senin (5/6/2023).

Selanjutnya, terdapat 4.500 wajib pajak yang melaporkan realisasi investasi PPS dalam bentuk pendirian usaha baru senilai Rp291,75 miliar, penyertaan modal senilai Rp106,12 miliar, dan surat berharga negara (SBN) senilai Rp3,03 triliun.

Dalam pelaksanaan PPS pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 2022, DJP mencatat komitmen harta bersih dari peserta PPS yang direpatriasi mencapai Rp13,7 triliun dan harta bersih yang dikomitmenkan untuk diinvestasikan mencapai Rp22,34 triliun.

Dengan demikian, sebesar 87,2% dari total repatriasi telah dilaporkan oleh wajib pajak peserta PPS. Adapun laporan realisasi investasi yang disampaikan baru sebesar 15,3% dari nilai yang dikomitmenkan oleh wajib pajak peserta PPS.

Untuk diketahui, laporan realisasi repatriasi atau investasi wajib dilaporkan oleh wajib pajak peserta PPS melalui aplikasi e-Reporting PPS.

"Wajib pajak yang menyatakan mengalihkan harta bersih ... dan/atau menginvestasikan harta bersih ... harus menyampaikan laporan realisasi kepada dirjen pajak secara elektronik melalui laman DJP," bunyi Pasal 18 ayat (1) PMK 196/2021.

Batas waktu penyampaian laporan tahun pertama realisasi repatriasi dan investasi sebenarnya telah ditetapkan pada 31 Maret 2023 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2023 untuk wajib pajak badan. Namun, batas waktu diundur ke 31 Mei 2023 lantaran menunggu kesiapan e-Reporting PPS. (sap)