KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Dian Kurniati | Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah, terutama dari sisi internal, dalam mengelola APBN di tengah pandemi Covid-19.

Sri Mulyani mengatakan semua direktorat di Kementerian Keuangan harus bekerja lebih keras untuk memastikan APBN dikelola dengan baik ketika pandemi. Misal, Kemenkeu harus memastikan tidak ada potensi penerimaan yang hilang karena setiap rupiah dibutuhkan untuk belanja negara.

"Kalau memang ada potensi pajak, ya seharusnya diterima. Jangan sampai bocor, enggak boleh korupsi," katanya, dikutip pada Selasa (9/8/2022).

Baca Juga:
Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Sri Mulyani menuturkan pandemi telah menyebabkan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat menjadi tersendat sehingga penerimaan negara mengalami kontraksi. Pegawai Kemenkeu pun harus jeli dalam mengumpulkan penerimaan sesuai dengan dengan potensi ekonomi yang bergerak.

Dalam hal ini, terdapat direktorat yang harus bekerja keras antara lain Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), serta Ditjen Anggaran (DJA).

Selain aspek penerimaan, Sri Mulyani juga memaparkan tantangan yang dihadapi dari sisi belanja. Menurutnya, pengelolaan belanja negara perlu dipastikan berjalan baik meski melibatkan berbagai kementerian/lembaga.

Baca Juga:
Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Demikian pula untuk transfer ke daerah, pemda juga harus mengelola uang negara tersebut dengan baik untuk kepentingan semua rakyatnya.

Menurut menkeu, pemerintah memakai APBN sebagai instrumen countercyclical untuk menangani masalah kesehatan akibat pandemi sekaligus memberi perlindungan sosial kepada masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi.

Dengan tugas berat tersebut, APBN harus dipastikan kesehatannya sehingga tujuannya melindungi masyarakat dapat tercapai.

"Kondisi ekonomi terus bergejolak. Jadi, kita juga tidak boleh bilang 'Oh APBN harus begini, no matter what. Enggak begitu," ujar Sri Mulyani. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi