Sri Mulyani Ungkap Manfaat Pajak untuk Pemerataan Pembangunan

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pajak memiliki peran untuk menciptakan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi agenda prioritas nasional pada tahun ini. Dalam hal ini, APBN dan APBD yang salah satunya berasal dari pajak, digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan tersebut.

"Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara," katanya melalui akun Instagram @smindrawati, dikutip pada Senin (8/5/2023).

Sri Mulyani mengatakan agenda pembangunan infrastruktur kembali ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Lampung, pekan lalu. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi menyampaikan pemerintah akan membangun jalan-jalan yang rusak melalui pembagian tugas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Dia menjelaskan APBN dan APBD serta instrumen keuangan negara yang dialokasikan untuk pembangunan jalan di Lampung dan Pulau Sumatera mencapai triliunan rupiah pada tahun ini.

Dari APBN, terdapat belanja kementerian/lembaga pada Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi senilai Rp588,7 miliar pada 2023, yang sudah terealisasi Rp81,6 miliar hingga 2 Mei 2023. Adapun pada tahun sebelumnya, realisasi anggarannya mencapai Rp508,1 miliar.

Kemudian, ada transfer dana dari pusat kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Lampung, untuk pembangunan jalan melalui DAK fisik mencapai Rp402,44 miliar untuk 231,9 kilometer jalan pada 2023.

Setelahnya, ada alokasi dukungan pemerintah untuk pembangunan Jalan Tol Sumatera yang melintasi Prov Lampung melalui penyertaan modal negara (PMN) dan jaminan pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) di 2 ruas. Pada Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140 kilometer, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk PMN senilai Rp2,2 triliun dan jaminan pemerintah Rp22,09 triliun.

Sedangkan untuk Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 kilometer, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk PMN Rp4 triliun dan jaminan pemerintah Rp14,37 triliun.

Ada pula pendanaan pembebasan lahan oleh BLU Lembaga Manajemen Aset Negara untuk proyek 2 ruas tol, yakni Bakauheni-Terbanggi Besar senilai Rp3,75 triliun dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang Rp1,86 triliun.

Adapun dari sisi APBD 2023, provinsi/kabupaten/kota di Lampung juga mengalokasikan Rp2,16 triliun untuk program penyelenggaraan jalan. Khusus di Provinsi Lampung, alokasinya tercatat senilai Rp886,8 miliar.

"Program penyelenggaraan jalan ini terdiri dari belanja modal, belanja hibah, dan belanja barang/jasa," bunyi keterangan pada video yang diunggah Sri Mulyani. (sap)