Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Terkontraksi 18,55%

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak hingga November 2020 tercatat masih mengalami kontraksi 18,55% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Kontraksi penerimaan hingga akhir November 2020 tersebut tidak jauh berbeda dengan posisi pada akhir bulan sebelumnya yang terkontraksi 18,8%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kontraksi itu masih disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Ini dampak dari Covid-19 yang memengaruhi penerimaan negara, terutama pajak,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (21/12/2020).

Sri Mulyani mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga akhir November 2020 senilai Rp925,34 triliun atau 77,2% terhadap target APBN 2020 yang sudah diubah sesuai dengan Perpres 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun.

Sebagai perbandingan, realisasi penerimaan pajak selama 11 bulan pertama pada 2019 tercatat senilai Rp1.136,13 triliun atau 72,0% terhadap target Rp1.577,6 triliun.

Sementara itu, realisasi penerimaan bea dan cukai hingga 30 November 2020 tercatat senilai Rp183,5 triliun atau 89,2% dari target Rp205,7 triliun. Realisasi ini mencatatkan pertumbuhan 4,1% dibandingkan dengan realisasi periode sama tahun lalu yang senilai Rp176,2 triliun.

Dengan demikian, realisasi penerimaan perpajakan hingga November 2020 tercatat senilai Rp1.108,8 triliun atau 78,9% dari target Rp1.404,5 triliun. Performa itu mencatatkan kontraksi 15,5% dibandingkan realisasi hingga akhir November 2019 senilai Rp1.312,4 triliun.

Secara umum, realisasi pendapatan negara tercatat senilai Rp1.423 triliun atau terkontraksi 15,1% dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun lalu Rp1.676,7 triliun. Realisasi pendapatan negara itu setara dengan 83,7% dari target senilai Rp1.699,9 triliun.

Di sisi lain, belanja negara hingga akhir November 2020 tercatat senilai Rp2.306,7 triliun atau 84,2% dari pagu Rp2.739,2 triliun. Realisasi belanja negara itu tumbuh 12,7% dibandingkan penyerapan hingga akhir November tahun lalu yang senilai Rp2.046,6 triliun.

Dengan performa pendapatan negara dan belanja negara itu, defisit APBN hingga November 2020 tercatat mencapai Rp883,7 triliun atau 85,0% dari patokan dalam APBN 2020 senilai Rp1.039,2 triliun. Realisasi defisit anggaran itu setara dengan 5,6% terhadap PDB.

"Dibandingkan dengan yang ada di dalam perpres, itu berarti kesembangan primer yang Rp582,7 triliun, itu 83,2% yang ada di APBN. Angka keseimbangan primer yang menurun menunjukkan kenaikan defisit yang sangat besar dibandingkan tahun lalu. Ini yang mengambarkan bagaimana Covid mempengaruhi ekonomi dan keuangan negara," ujarnya. (kaw)