Sri Mulyani: Pencegahan Korupsi Jangan Hanya Jadi Slogan

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah benar-benar serius menekan risiko korupsi sehingga pencegahan korupsi tidak hanya menjadi slogan.

Sri Mulyani mengatakan tantangan pencegahan korupsi semakin berat di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Apalagi, dana yang dialokasikan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi tidak kecil sehingga peluang penyalahgunaan makin terbuka lebar.

"Upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan. Pencegahan korupsi membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan lapisan masyarakat," katanya dalam Peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Sri Mulyani menuturkan pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna mencegah penyalahgunaan keuangan negara. Beberapa kesalahan yang dihindari misalnya penggunaan data fiktif dan duplikasi data penerima bantuan sosial.

Menurutnya, negara telah menganggarkan dana sangat besar untuk mengatasi pandemi dengan situasi yang memaksa atau extraordinary. Untuk itu, kejahatan dalam situasi genting tersebut bisa dianggap sebagai extraordinary crime.

Dalam penggunaan anggaran, Kemenkeu bekerja sama dengan semua kementerian/lembaga (K/L) dan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak hanya itu, pengawasan dari aparat pengawas internal di masing-masing K/L juga diperkuat.

Sri Mulyani menambahkan setidaknya ada tiga fokus kegiatan dalam pencegahan korupsi antara lain pada bidang perizinan dan tata niaga; bidang keuangan negara; serta bidang penegakkan hukum dan reformasi birokrasi.

Pada bidang keuangan negara, aspek yang menjadi fokus meliputi penerimaan, belanja, pembiayaan, dan kekayaan negara. Dari sisi penerimaan, Kemenkeu mengembangkan berbagai aksi pencegahan korupsi di antaranya seperti integrasi kuota impor.

Kemenkeu juga memanfaatkan basis data beneficial owner untuk menggali potensi penerimaan pajak dan memastikan kepemilikan dari kewajiban pajak. Ada pula upaya penguatan proses bisnis secara digital dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax.

"Core tax ini dapat membuat institusi pajak menjadi lebih kuat, penuh integritas dan profesional, dan yang paling penting memberikan pelayanan secara pasti dan mudah bagi para wajib pajak," ujar Sri Mulyani.

Dari sisi belanja, lanjut menkeu, upaya pencegahan korupsi dilakukan dengan cara mendorong semua proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa berjalan secara online untuk memastikan akuntabilitasnya. (rig)