Sri Mulyani Jabarkan Kinerja Pendapatan Negara 2018 di Depan DPR

JAKARTA, DDTCNews – DPR menyetujui RUU terkait pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2018. Capaian positif di sisi pendapatan negara dijabarkan secara rinci oleh pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pendapatan negara tahun lalu tercatat senilai Rp1.943,7 triliun atau 102,6% dari target APBN 2018. Pendapatan tersebut meningkat Rp277,3 triliun atau 16,6% dibandingkan dengan realisasi pada tahun fiskal 2017.

“Kinerja positif pendapatan negara ini disebabkan oleh meningkatnya penerimaan PPh, PPN, bea masuk dan bea keluar, serta PNBP,” katanya di Ruang Sidang Paripurna DPR, Kamis (4/7/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan kinerja pajak penghasilan PPh nonmigas meningkat karena ada perbaikan kondisi beberapa sektor ekonomi. Sektor industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan jasa keuangan menjadi penopang utama setoran PPh nonmigas.

“Peningkatan pendapatan PPh nonmigas disertai dengan meningkatnya kemampuan pemungut pajak dan keberhasilan intensifikasi pajak," Paparnya.

Selain itu, Sri Mulyani menyebutkan pendapatan pajak yang meningkat sebagai indikator keberhasilan program pengampunan pajak. Program tersebut, menurutnya, berhasil meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Selanjutnya, peningkatan PPh migas disebabkan oleh naiknya harga minyak mentah (ICP) dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kemudian, peningkatan penerimaan PPN disebabkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi domestik dan kepatuhan pembayaran PPN oleh wajib pajak.

“Sedangkan peningkatan penerimaan bea masuk dan bea keluar terutama disebabkan karena meningkatnya aktivitas ekspor dan impor selama 2018,” tandasnya.

Pada sisi setoran nonpajak, Sri Mulyani juga menyampaikan adanya peningkatan setoran. Harga komoditas yang naik pada tahun lalu turut mengerek setoran negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan dan perkebunan.

“Peningkatan PNBP disebabkan oleh peningkatan penerimaan sumber daya alam dan laba BUMN serta peningkatan pendapatan dari badan layanan,” imbuhnya. (kaw)