Menteri Keuangan Sri Mulyani. (foto: akun Instagram @smindrawati)
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan Ditjen Pajak (DJP) untuk senantiasa mengantisipasi setiap tantangan perekonomian.
Sri Mulyani mengatakan setiap kebijakan DJP harus mempertimbangkan dampaknya pada perekonomian nasional. Selain itu, lanjutnya, implikasi terhadap penerimaan perpajakan juga perlu diperhitungkan.
"Sebagai policy maker, DJP harus senantiasa beradaptasi untuk mengantisipasi tantangan-tantangan perekonomian," katanya, seperti dikutip dari akun Instagram @smindrawati, Selasa (31/6/2022).
Sri Mulyani menuturkan DJP merupakan salah satu garda terdepan pengelolaan keuangan negara di Indonesia, khususnya dalam menjaga laju pembangunan bangsa. Untuk itu, DJP perlu peka terhadap setiap degup perekonomian dan terus melakukan perbaikan dalam berbagai sisi.
DJP tidak hanya memainkan peranan mengumpulkan penerimaan, tetapi juga mendukung penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi melalui berbagai insentif pajak. Kini, beberapa isu baru akan menjadi game changer, mulai dari perubahan iklim hingga kondisi geopolitik.
Sri Mulyani meminta DJP untuk mengarahkan kebijakan pada upaya peningkatan tax ratio serta penyesuaian target dan strategi pada 2023. Sebab, 2022 menjadi tahun terakhir defisit APBN diperkenankan berada diatas 3% sebagaimana diamanatkan UU 2/2020.
Di sisi lain, reformasi fundamental di berbagai bidang juga perlu dilanjutkan, meliputi proses bisnis dan teknologi informasi, basis data manajemen, sumber daya manusia, serta organisasi.
"Saya berharap DJP akan terus menjadi partner perekonomian yang dapat diandalkan dan senantiasa dipercaya. Karena bila pajak kuat, Indonesia akan maju," tulis Sri Mulyani. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.