BERITA PAJAK HARI INI

Sri Mulyani Estimasi Penerimaan Perpajakan 2019 Meleset dari Target

Redaksi DDTCNews | Jumat, 14 Juni 2019 | 08:00 WIB
Sri Mulyani Estimasi Penerimaan Perpajakan 2019 Meleset dari Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews -- Otoritas fiskal mengestimasi realisasi penerimaan perpajakan pada tahun ini akan meleset dari target. Estimasi tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (14/6/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejumlah asumsi makro ekonomi dalam APBN 2019 diperkirakan bergeser. Hal ini yang kemudian memberi tekanan pada kinerja pendapatan negara dan hibah, terutama dari sisi perpajakan.

“Kita akan lihat di dalam APBN kita, tekanan terhadap pendapatan negara dan hibah akan terlihat dari sisi perpajakan, baik yang berasal dari risiko global, penurunan dari ekspor, investasi dan penurunan dari pendapatan perusahaan perusahan yang mengandalkan komoditas,” jelasnya.

Baca Juga:
Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti dampak larangan iklan rokok di internet. Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berpendapat larangan tersebut, secara konseptual, akan memengaruhi konsumsi rokok di kalangan masyarakat. Namun, otoritas belum mempunyai hitungan pasti.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • PNBP Juga Berisiko Turun

Sri Mulyani memproyeksi asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) akan mengalami tekanan. Pada saat yang bersamaan, asumsi pertumbuhan ekonomi juga berisiko lebih rendah dari patokan dalam APBN 2019. Hal ini akan berdampak pada performa penerimaan perpajakan.

Baca Juga:
Coretax Diterapkan 1 Januari 2025, PKP Perlu Ajukan Sertel Baru

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menilai pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga diprediksi mengalami penurunan hingga akhir tahun karena PNPB masih didominasi dari sumber daya alam.

  • DJBC Pantau Dampak Larangan Iklan Rokok di Internet

Kepala Sub Direktorat Penerimaan Bea dan Cukai DJBC Rudy Rahmaddi mengatakan larangan iklan rokok di internet secara konseptual bisa berpengaruh pada konsumsi yang akhirnya menekan setoran cukai. Hal ini sejalan dengan konsep cukai sebagai pengendali konsumsi.

“Kami terus monitor dan mendalami sejauh mana potensi dampak imbauan ini [terhadap setoran cukai],” katanya.

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak
  • Indonesia Butuh Investasi Lebih dari Rp5.800 Triliun

Indonesia membutuhkan investasi hingga Rp5.823,2 triliun untuk mengatasi persoalan stagnasi pertumbuhan ekonomi pada level 5%—5,2%. Investasi tersebut penting untuk mendorong laju produk domestik bruto (PDB) 5,3%—5,6% pada 2020. Pasalnya, untuk mencapai target PDB itu, Indonesia butuh pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 7%—7,4%.

“Ini yang menggambarkan bahwa untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,6% peranan investasi swasta menjadi sangat penting sehingga policy-policy yang berhubungan dengan kebijakan investasi adalah kunci,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:07 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Hitung Hari sebelum Coretax Resmi Berlaku, PKP Perlu Bikin Sertel Baru

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Diterapkan 1 Januari 2025, PKP Perlu Ajukan Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Tersangka Penggelapan PPN Mengaku Kapok Setelah Bayar Denda 300 Persen

Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Juni 2024: NPWP Cabang Digantikan NITKU, Pengawasan Diperkuat ke HWI

Sabtu, 28 Desember 2024 | 13:30 WIB ASET KRIPTO

Pengawasan Aset Kripto Resmi Beralih ke OJK Januari 2025

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Barang Keperluan Proyek Pemerintah

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:07 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Hitung Hari sebelum Coretax Resmi Berlaku, PKP Perlu Bikin Sertel Baru

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:00 WIB PERATURAN KEPABEANAN

Aturan Baru terkait Pembukuan di Bidang Bea dan Cukai, Unduh di Sini

Sabtu, 28 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Perlu WP OP Siapkan Sebelum Lapor SPT Tahunan