Sri Mulyani Berbincang dengan Sekjen OECD, Singgung Isu Pajak Global

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan hasil perbincangannya bersama Sekjen Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann dalam sebuah rapat bilateral.

Sri Mulyani menyebut OECD sebagai salah satu mitra utama Kemenkeu dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan perekonomian. Dalam dialog kali ini, Sri Mulyani dan Cormann menyinggung kelanjutan konsensus pajak global.

"Salah satu topik yang kami perbincangkan adalah mengenai perkembangan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Pillar One and Pillar Two yang akan membantu memperbaiki paradigma perpajakan internasional," katanya melalui akun Instagram @smindrawati, dikutip pada Minggu (10/7/2022).

Saat ini, lanjut Sri Mulyani, dua proposal aturan pajak internasional tengah dibahas. Proposal Pilar 1: Unified Approach diusulkan sebagai solusi yang menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital karena tidak lagi berbasis kehadiran fisik.

Pilar 1 mengatur perusahaan multinasional dengan peredaran bruto dan keuntungan tertentu. Dalam hal ini, pilar tersebut akan dapat dikenakan pada sektor digital yang selama ini menjadi isu antara negara G-20 dan seluruh dunia.

Kemudian, Pilar 2: Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) diyakini dapat mengurangi kompetisi pajak serta melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak minimum secara global.

Pilar tersebut akan menjadi solusi pemajakan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya upaya menghindari pajak.

Selain soal konsensus pajak global, dialog Sri Mulyani dan Cormann juga membicarakan isu-isu keamanan dan politik yang bakal dibahas dalam forum Foreign Ministers Meeting (FMM) G-20 di Bali pada pekan depan.

Menurut menkeu, Cormann mengapresiasi reformasi data governance yang sedang berlangsung di Kemenkeu. Dalam hal ini, Kemenkeu akan terus melakukan benchmarking dengan beragam institusi internasional yang merupakan pionir pada bidang tersebut, termasuk OECD.

Cormann juga menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan agenda G-20 di bawah presidensi Indonesia. Pada situasi yang genting seperti saat ini, agenda G-20 tetap harus dilanjutkan untuk mengurai berbagai tantangan ekonomi yang sedang dihadapi dunia.

"Anda tentu dapat mengandalkan dukungan saya. Apa yang Anda lakukan sangat penting agar G-20 terus berjalan, terlepas dari semua yang terjadi," ujar Cormann. (rig)