Soal Sistem Baru Setelah Tarif Pajak Penjualan Naik, Ini Janji PM Abe

TOKYO, DDTCNews – Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menjanjikan upaya lebih agar masyarakat terbiasa dengan sistem pajak dua tingkat yang diperkenalkan bersamaan dengan kenaikan pajak atas konsumsi yang telah dieksekusi pada awal bulan ini.

Abe mengaku akan memberikan dukungan penuh untuk memastikan kelancaran implementasi sistem. Seperti diketahui, Jepang menaikkan pajak penjualan (sales tax) dari 8% menjadi 10%. Namun, ada pengecualian beberapa barang yang masih memakai tarif 8%.

“Pemerintah akan mengambil semua langkah yang mungkin terjadi dalam mengoperasikan sistem pajak ini secara stabil, termasuk dengan menyediakan layanan konsultasi untuk pelaporan pajak tahunan,” ujarnya, Rabu (9/10/2019).

Seperti diketahui, tarif baru berlaku hampir untuk semua barang dan jasa. Namun, masih ada beberapa makanan yang dikecualikan. Selain itu, kenaikan tarif diikuti beberapa langkah, termasuk memberikan potongan harga hingga 5% untuk pembelian yang dilakukan menggunakan skema pembayaran elektronik.

Langkah tersebut diambil untuk meminimalisasi efek dari kenaikan tarif pada konsumsi masyarakat. Apalagi, berkaca dari kenaikan tarif sebelumnya, pengeluaran rumah tangga tertekan. Hal tersebut berakibat buruk pada perekonomian.

Pada kesempatan yang sama, Abe juga memaparkan terkait perjanjian perdagangan bilateral yang ditandatangani beberapa waktu lalu dengan Amerika Serikat (AS) telah menetapkan perundingan akan dilanjutkan atas permintaan pengahpusan tarif AS atas mobil dan suku cadang pabrikan Jepang.

“Saya telah mengonfirmasi secara langsung dengan Presiden AS Donald Trump bahwa tarif tambahan AS sedang dipertimbangkan untuk tidak dikenakan pada kendaraan atau suku cadang mobil Jepang,” paparnya, seperti dilansir thejapannews.com.

Ketika Abe ditanya terkait apakah AS harus kembali ke Trans-Pacific Partnership (TPP) – multilateral perjanjian perdagangan bebas antara Jepang dan 10 negara lainnya –, dia hanya menyatakan langkah terbaik adalah melibatkan semua perekonomian termasuk AS. (MG-anp/kaw)