Soal Repatriasi Harta Peserta PPS, DJP Bakal Lakukan Evaluasi

JAKARTA, DDTCNews - Data Ditjen Pajak (DJP) menunjukkan wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) lebih memilih tetap menempatkan hartanya di luar negeri ketimbang melakukan repatriasi.

Hingga 5 Juni 2022, jumlah harta yang direpatriasi mencapai Rp1,45 triliun. Kemudian, harta yang direpatriasi dan diinvestasikan mencapai Rp852,5 miliar. Adapun harta di luar negeri yang dideklarasikan peserta PPS telah mencapai Rp9,16 triliun.

"Kami belum melakukan evaluasi itu karena ini masih berjalan. Mungkin 30 Juni, kami akan lakukan evaluasi. Ini sifatnya sukarela," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor, Senin (6/6/2022).

Walau demikian, lanjut Neilmaldrin, pemerintah akan tetap mendorong wajib pajak untuk melakukan repatriasi atas harta yang dideklarasikan.

"Kalau diperhatikan di DJPPR juga melakukan [persuasi], mengeluarkan ORI, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kan salah satu cara meng-encourage orang [investasi]," tuturnya.

Untuk diketahui, tarif PPh final yang dikenakan atas harta yang direpatriasi atau yang direpatriasi dan diinvestasikan di dalam negeri sesungguhnya lebih murah dibandingkan dengan tarif atas harta yang hanya dideklarasikan di luar negeri.

Bila wajib pajak peserta PPS memilih mendeklarasikan hartanya di luar negeri tanpa merepatriasi harta tersebut ke Indonesia, tarif PPh final yang dikenakan sebesar 11% untuk kebijakan I PPS dan 18% untuk kebijakan II PPS.

Jika wajib pajak merepatriasi hartanya dan menginvestasikan harta tersebut ke SBN, sektor hilirisasi SDA, atau sektor energi terbarukan maka tarif PPh final yang dikenakan sebesar 6% untuk kebijakan I PPS dan 12% untuk kebijakan II PPS.

Meski tarif PPh final yang dikenakan lebih murah, wajib pajak diharuskan untuk menginvestasikan harta deklarasi PPS tersebut selama 5 tahun terhitung sejak harta diinvestasikan.

Wajib pajak yang memilih untuk menginvestasikan harta PPS-nya di Indonesia masih memiliki waktu untuk melakukan investasi paling lambat hingga 30 September 2023. (rig)