JEPANG

Soal Rencana Kenaikan Tarif PPN, PM Abe Melunak

Kurniawan Agung Wicaksono | Jumat, 02 November 2018 | 16:25 WIB
Soal Rencana Kenaikan Tarif PPN, PM Abe Melunak

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. (foto: The Independent)

JAKARTA, DDTCNews – Setelah kukuh ingin menaikkan tarif pajak pertambahan nilai pada Oktober 2019, kali ini, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melunak. Kenaikan tidak akan diambil jika kondisi perekonomian memburuk.

Jika batal, ini akan menjadi penundaan ketiga dari rencana peningkatan pajak pertambahan nilai (PPN). Padahal, sebelumnya, dia kukuh dan menegaskan sudah memiliki langkah khusus untuk mengurangi dampak pada ekonomi. Salah satu langkahnya dengan keringanan pajak untuk pembelian barang tahan lama.

“Posisi dasar kami adalah akan melanjutkan kenaikan pajak penjualan. Namun, itu salah jika terlalu kaku dan tidak mempedulikan apapun [efeknya ke perekonomian],” katanya kepada parlemen, seperti dilansir dari Investing pada Jumat (2/11/2018).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Belum lama ini, berdasarkan survei swasta yang dilakukan Tokyo Shoko Research terhadap 8.300 perusahaan di Jepang, lebih dari dari separuhnya akan langsung mentransmisikan kenaikan PPN pada harga produk. Ini diperkirakan akan berdampak negatif pada perekonomian.

Sementara, International Monetary Fund meminta agar kenaikan tarif pajak konsumsi Jepang dari 8% menjadi 10% pada Oktober 2019 dapat berjalan lancar. Sejumlah upaya harus ditempuh agar kebijakan itu tidak membawa dampak buruk pada perekonomian.

PM Abe menegaskan komitmen kenaikan PPN pada tahun depan tetap ada, tapi keputusan tersebut bisa berubah. Perubahan keputusan itu, sambungnya, akan dilihat dari kondisi perekonomian Negeri Sakura.

“Kami akan melanjutkan dengan kenaikan pajak, kecuali ekonomi terpukul oleh guncangan sebesar skala keruntuhan Lehman Brothers pada 2008,” katanya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN