Soal Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Perimbangan Keuangan

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan mengotak-atik aturan main pajak daerah dan retribusi daerah melalui omnibus law perpajakan. Kebijakan ini ditujukan untuk menggenjot kegiatan investasi di Tanah Air.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan pemerintah daerah tetap menjadi aktor utama dalam memungut pajak dan retribusi daerah. Kewenangan tersebut, menurutnya, tidak akan diamputasi melalui omnibus law.

“Namanya pajak daerah maka yang memungut tetap daerah dan tidak akan menjadi pajak [pemerintah] pusat,” katanya saat ditemui usai pelantikan pejabat eselon II, III, IV, dan Fungsional di Kantor Kemenkeu, Jumat (29/11/2019).

Dia menyatakan omnibus law perpajakan akan menjadi pintu pemerintah pusat untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian, terdapat kesamaan perlakuan pajak untuk kegiatan investasi di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun cara pemerintah dalam menetapkan besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah akan diatur lebih lanjut melalui aturan yang menjadi turunan omnibus law perpajakan.

Astera mengatakan dengan omnibus law ini, pemerintah akan memberikan besaran pada lima jenis pajak yang jadi kewenangan provinsi dan sebelas jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah tingkat kabupaten/kota.

“Ini [omnibus law] kan berarti pemerintah pusat bisa melakukan penentuan tarif yang nanti diatur dalam peraturan pelaksanannya," paparnya.

Seperti diketahui, pasca sidang kabinet Jumat (22/11/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah pusat akan merasionalisasi pajak daerah. Dia menyatakan pemerintah pusat akan berkonsultasi dengan asosiasi pemerintah daerah untuk mengatur formula agar kemampuan daerah untuk mengumpulkan pajak daerahnya bisa tetap berlangsung dengan baik.

Dengan rencana kebijakan rasionalisasi itu, pemerintah pusat ingin agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah juga sejalan dengan kebijakan nasional. Apalagi, pemerintah pusat masih terus gencar untuk menciptakan lingkungan usaha dan kesempatan kerja melalui investasi yang baik. (kaw)