Soal PPh atas Sisa Lebih Lembaga Keagamaan, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan adanya ketentuan baru terkait dikecualikannya dari pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan.

Ketentuan yang menjadi bagian dari perubahan UU PPh dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja ini mempertimbangkan kondisi mulai banyaknya lembaga agama yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan. Meluasnya layanan itu sering memunculkan kebingungan antara pengelola dan otoritas.

"Mereka selama ini masih dispute dengan Ditjen Pajak, apakah masih merupakan objek pajak untuk PPh-nya," katanya melalui konferensi video, Rabu (7/10/2020).

Sri Mulyani berharap dengan ketentuan baru yang dimuat dalam UU Cipta Kerja, ada kepastian hukum bagi pengelola lembaga agama dan otoritas pajak mengenai perlakuan perpajakan atas sisa lebih penghasilan yang diterima lembaga keagamaan.

Pemerintah mengecualikan 17 jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan UU PPh saat ini sebanyak 14 jenis penghasilan. Salah satunya adalah sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan terdaftar.

Sisa lebih itu ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Selain itu, bisa juga ditempatkan sebagai dana abadi. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Penghasilan lain yang juga dikecualikan dari objek PPh adalah sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan terdaftar.

Sisa lebih itu ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 tahun sejak perolehan. Ketentuan lebih lanjut juga akan diatur dalam PMK.

Pengecualian juga berlaku atas bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Demikian pula pada iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

Kemudian, ada dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus serta penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima BPKH. Ketentuan lebih lanjut juga akan diatur dalam PMK.

Pengecualian dari objek PPh juga berlaku untuk dividen. Simak artikel ‘Dividen Dikecualikan dari Objek PPh, Ini Efek yang Diharapkan’. (kaw)