Soal Pokok-Pokok Haluan Negara, Ini Kata Presiden Jokowi

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan dukungan atas rencana MPR yang hendak memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ke dalam UUD 1945 melalui amandemen.

Jokowi menuturkan dirinya mendukung PPHN sepanjang tidak mengekang fleksibilitas eksekutif dalam mengambil kebijakan.

"Tadi saya sampaikan dan memang PPHN tadi Pak Ketua MPR menyampaikan. Memang berisi tidak detail, filosofis tidak detail sehingga memberikan fleksibilitas pada eksekutif. Saya kira bagus," ujar Jokowi, dikutip pada Minggu (20/8/2023).

Namun demikian, lanjut Jokowi, amandemen UUD 1945 seyogianya dilaksanakan setelah Pemilu 2024.

"Dalam waktu yang dekat kita sudah pemilu, sudah pilpres, sudah pileg, sehingga ya menurut saya sebaiknya proses itu setelahnya, setelah pemilu," tuturnya.

Diusung MPR sejak 2021

Untuk diketahui, MPR telah berulang kali mendorong agar PPHN masuk ke dalam konstitusi melalui amandemen UUD 1945. Wacana ini telah diusung oleh MPR setidaknya sejak 2021. Menurut MPR, PPHN diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan.

"Sudah saatnya kita memikirkan adanya road map atau bintang pengarah berjangka panjang yang jelas. Untuk menuntun kemana kapal besar bangsa ini akan berlabuh," tutur Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Bila disetujui, MPR berhak menetapkan PPHN melalui ketetapan MPR (TAP MPR). PPHN itu bakal bersifat sebagai arahan dan tidak menghambat pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN).

Menurut Bamsoet, PPHN merupakan landasan filosofis bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Alhasil, pemerintah masih memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan rencana pembangunan yang bersifat teknokratis lewat RPJPN. (rig)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu