Soal Pajak Digital, Sri Mulyani: Saya Merasa Tidak Sendiri Lagi

JAKARTA, DDTCNews – Formula pemajakan terhadap raksasa digital maupun penggunaan robot terus dikaji oleh pemerintah. Respons terhadap pesatnya perkembangan digitalisasi tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (18/9/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemajakan terhadap raksasa teknologi seperti Google dan Facebook dilakukan untuk mendapatkan potensi penerimaan. Apalagi, beberapa negara Uni Eropa juga telah menyadari adanya base erosion and profit shifting yang dilakukan perusahaan.

“Banyak perusahaan besar teknologi yang memiliki kantor pusat di Irlandia karena masalah perpajakan [agar mendapat tarif rendah]. Ini offense yang serius. Saya merasa tidak sendiri lagi. Makanya, pembahasan [sistem perpajakan] antarnegara menjadi penting,” jelasnya.

Hingga saat ini, negara-negara tengah menunggu adanya konsensus global terkait pemajakan ekonomi digital di bawah koordinasi OECD. Kendati berharap ada kesepakatan pada 2020, beberapa negara justru menjalankan aksi unilateral.

Indonesia, dalam perumusan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan juga bakal memasukkan rencana kebijakan terkait ekonomi digital. Selain mengatur tentang pemungutan PPN, pemerintah berencana menjaring PPh melalui perubahan definisi bentuk usaha tetap (BUT).

Selain itu, beberapa media juga menyoroti upaya pemerintah untuk mengamankan target penerimaan pajak pada tahun ini. Meskipun berat, otoritas masih optimistis mampu merealisasikan target yang sudah dipatok dalam APBN 2019.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Pajak Robot

Masih terkait dengan perkembangan teknologi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengenaan pajak terhadap robot juga bisa dilakukan. Apalagi, robot seperti ‘Sophia’ yang dikembangkan oleh Hanson Robotics Hong Kong juga mendapat kewarganegaraan Arab Saudi.

“Beberapa negara, bahkan suatu negara, sudah memberikannya kewarganegaraan secara resmi. Jadi ketika Anda berbicara mengenai pajak untuk robot, saya pikir itu merupakan sesuatu [hal] yang nyata, karena Sophia memiliki kewarganegaraan,” ujarnya.

• Sektor Informal

Perkembangan teknologi yang cukup pesat akan membuat sektor informal bukan lagi sektor kecil. Apalagi, pelaku usaha di sektor ini bisa melakukan promosi gratis dan menjalankan usaha menggunakan media sosial.

Hal tersebut, menurut Sri Mulyani, akan menjadi fenomena tersendiri yang perlu direspons secara cepat di tengah upaya pemerintah menggenjot penerimaan pajak dari sektor formal, seperti perusahaan besar berbasis digital.

• Target Memang Berat

Saat melantik jajaran pejabat eselon III Kemenkeu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus memaksimalkan upaya guna mencapai target penerimaan pajak. Pasalnya, hal tersebut akan berdampak pada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Target penerimaan pajak 2019 itu berat tapi berat bukan berarti tidak bisa kita capai,” katanya.

• Pengawasan E-Commerce

Maraknya transaksi e-commerce lintas batas (cross border) membuat Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) terus meningkatkan pengawasan. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah menggunakan sistem online untuk memantau pembayaran bea masuk maupun pajak impor.

“Kami akan terus meningkatkan pengawasan atas bea masuk yang merambah ke tangible goods dan intangible goods,” ujar Kasubdit Humas DJBC Deni Surjantoro. (kaw)