UNI EROPA

Soal Pajak Digital, Ini Seruan Wakil Presiden Komisi Eropa

Redaksi DDTCNews | Selasa, 01 September 2020 | 10:23 WIB
Soal Pajak Digital, Ini Seruan Wakil Presiden Komisi Eropa

Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis. (foto: neweurope.eu)

BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Eropa menyerukan pemajakan ekonomi digital melalui kerangka kerja yang disepakati bersama seluruh negara dalam kawasan.

Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis menyerukan penerapan pajak digital di seluruh negara anggota. Menurutnya, tantangan pemajakan ekonomi digital harus dilakukan melalui cara yang tepat, yakni memberlakukannya untuk seluruh negara anggota Uni Eropa (UE).

“UE perlu mengenakan pajak kepada perusahaan yang menghasilkan pendapatan melalui layanan digital,” katanya, dikutip pada Selasa (1/9/2020).

Baca Juga:
DJP Tunjuk 13 Perusahaan Asing sebagai Pemungut PPN PMSE

Valdis menuturkan hasil penerimaan pajak digital akan sangat berguna untuk mendanai belanja pemerintah. Dia menyebutkan hasil setoran pajak digital mampu meningkatkan kapasitas fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan program sosial.

Selain itu, arah kebijakan pajak digital UE juga idealnya dicapai melalui kesepakatan internasional. Menurutnya, kesepakatan internasional diperlukan karena proses bisnis pelaku usaha ekonomi digital dilakukan lintas yurisdiksi.

“Kita perlu mengatasi perpajakan digital dan lebih baik solusi dilakukan secara internasional karena bisnis mereka dilakukan secara global," paparnya.

Baca Juga:
Bukan Warga Uni Eropa, Rumah yang Dibeli di Negara Ini Kena Pajak 100%

Valdis menegaskan derajat tantangan pemajakan entitas bisnis digital semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, semakin banyak pelaku bisnis yang mengalihkan proses bisnisnya dari model konvensional menjadi digital. Hal ini kemudian menciptakan variasi dalam model bisnis ekonomi digital dan menambah berat tantangan untuk kebijakan perpajakan yang adil.

“Semakin banyaknya ekonomi digital maka tugas pemerintah untuk mengamankan penerimaan pajak juga mendapatkan tantangan yang lebih besar,” imbuhnya, dilansir The Irish Times. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 20 Januari 2025 | 18:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

DJP Tunjuk 13 Perusahaan Asing sebagai Pemungut PPN PMSE

Jumat, 03 Januari 2025 | 08:47 WIB PMK 81/2024

Catat! PMK 81/2024 Ubah Aturan Mata Uang dalam Penyetoran PPN PMSE

Kamis, 12 Desember 2024 | 17:55 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tunjuk Amazon Jepang Hingga Huawei Jadi Pemungut PPN PMSE

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini