UNI EROPA

Soal Pajak Digital, Ini Seruan Wakil Presiden Komisi Eropa

Redaksi DDTCNews | Selasa, 01 September 2020 | 10:23 WIB
Soal Pajak Digital, Ini Seruan Wakil Presiden Komisi Eropa

Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis. (foto: neweurope.eu)

BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Eropa menyerukan pemajakan ekonomi digital melalui kerangka kerja yang disepakati bersama seluruh negara dalam kawasan.

Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis menyerukan penerapan pajak digital di seluruh negara anggota. Menurutnya, tantangan pemajakan ekonomi digital harus dilakukan melalui cara yang tepat, yakni memberlakukannya untuk seluruh negara anggota Uni Eropa (UE).

“UE perlu mengenakan pajak kepada perusahaan yang menghasilkan pendapatan melalui layanan digital,” katanya, dikutip pada Selasa (1/9/2020).

Baca Juga:
DJP Tunjuk Amazon Jepang Hingga Huawei Jadi Pemungut PPN PMSE

Valdis menuturkan hasil penerimaan pajak digital akan sangat berguna untuk mendanai belanja pemerintah. Dia menyebutkan hasil setoran pajak digital mampu meningkatkan kapasitas fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan program sosial.

Selain itu, arah kebijakan pajak digital UE juga idealnya dicapai melalui kesepakatan internasional. Menurutnya, kesepakatan internasional diperlukan karena proses bisnis pelaku usaha ekonomi digital dilakukan lintas yurisdiksi.

“Kita perlu mengatasi perpajakan digital dan lebih baik solusi dilakukan secara internasional karena bisnis mereka dilakukan secara global," paparnya.

Baca Juga:
Hingga 27%, Ini Daftar Tarif di Kawasan Awal Diterapkannya PPN

Valdis menegaskan derajat tantangan pemajakan entitas bisnis digital semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, semakin banyak pelaku bisnis yang mengalihkan proses bisnisnya dari model konvensional menjadi digital. Hal ini kemudian menciptakan variasi dalam model bisnis ekonomi digital dan menambah berat tantangan untuk kebijakan perpajakan yang adil.

“Semakin banyaknya ekonomi digital maka tugas pemerintah untuk mengamankan penerimaan pajak juga mendapatkan tantangan yang lebih besar,” imbuhnya, dilansir The Irish Times. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 12 Desember 2024 | 17:55 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tunjuk Amazon Jepang Hingga Huawei Jadi Pemungut PPN PMSE

Jumat, 22 November 2024 | 18:24 WIB STATISTIK TARIF PAJAK

Hingga 27%, Ini Daftar Tarif di Kawasan Awal Diterapkannya PPN

Selasa, 19 November 2024 | 18:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Sudah Kumpulkan Pajak Sektor Digital Hingga Rp29,97 Triliun

Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus