Soal Nomor Identitas Tunggal, Ini yang Jadi Perhatian Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mendorong Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas tunggal bagi penduduk Indonesia. Otoritas fiskal menyebut aspek keandalan harus melekat pada data tunggal tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan aspek integrasi berbagai data bukan hal utama dalam nomor identitas tunggal atau single identity number (SIN). Faktor keandalan data menjadi perhatian utama bagi otoritas fiskal.

“Kalau kami prioritasnya pada reliabilitas dari data [SIN] tersebut,” katanya di Kompleks Parlemen, Selasa (20/8/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan aspek keandalan data menjadi titik lemah identifikasi penduduk di Indonesia. Titik lemah ini dapat terlihat dari adanya perbedaan data penduduk untuk beberapa dokumen pencatatan seperti KTP, SIM, dan NPWP

Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem identitas nasional yang tidak hanya terintegrasi, tapi juga mampu diandalkan dari sisi validasi data di dalamnya. Hal ini, menurutnya, akan membuat kerja otoritas fiskal menjadi semakin efesien.

Terkait dengan validasi data penduduk, dia mengaku masih mengalami kesulitan. Ditjen Pajak (DJP) misalnya, masih harus melakukan proses bisnis sinkronisasi data KTP dan NPWP untuk memastikan kebenaran data wajib pajak.

“Yang paling penting adanya satu konsistensi dan keandalan sehingga setiap orang memiliki suatu identitas yang khusus dan unik. Saat ini teman-teman [Ditjen] Pajak sudah mulai menyinkronkan data antara NPWP dengan NIK,” paparnya.

Sebagai informasi, DJP sudah mempunyai program yang khusus terkait integrasi data. Pada 2017, DJP merilis purwarupa Kartu Indonesia Satu (Kartin1). Kartin1 adalah kartu uang elektronik yang diterbitkan bank dan dapat dipakai sebagai alat pembayaran senilai uang yang tersimpan dalam kartu kepada merchant yang bekerja sama dengan bank penerbit kartu.

Kelebihan dari Kartin1 adalah memuat berbagai data pemilik kartu. Data tersebut antara lain NPWP, NIK, SIM, dan nomor kepesertaan BPJS. Untuk saat ini, penggunaan Kartin1 masih terbatas pada pegawai di lingkungan Kantor Pusat DJP. (kaw)