KINERJA PAJAK

Soal Kritik Tax Ratio Rendah, Ini Respons Sri Mulyani

Redaksi DDTCNews | Jumat, 23 November 2018 | 08:54 WIB
Soal Kritik Tax Ratio Rendah, Ini Respons Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons kritik calon presiden Prabowo Subianto perihal rapor tax ratio RI yang rendah. Klaim perbaikan sudah dilakukan dalam empat tahun terakhir.

Menurutnya mengerek angka tax ratio tidak bisa dilakukan secara serampangan. Kepatuhan dalam membayar pajak harus beriringan dengan peningkatan kegiatan ekonomi nasional, sehingga pungutan pajak tidak mendistorsi perekonomian nasional.

"Kalau kemarin ada yang mengkritik tax ratio kita rendah, makanya kami perbaiki tanpa membuat ekonomi kita menjadi khawatir," ujar Sri Mulyani dalam acara peluncuran Kompas Gramedia Media, Kamis (22/11/2018).

Baca Juga:
Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2016, angka tax ratio memang mengalami kontraksi. Namun, perbaikan terus dilakukan hingga angkanya membaik pada tahun ini.

Tercatat, pada awal pemerintahan pada 2014, tax ratio berada pada level 13,7%. Namun, angkanya kemudian turun menjadi 11,6% pada 2015.

Grafiknya terus menurun menjadi 10,8% pada 2016 dan makin menciut sampai 10,7% pada 2017. Keadaan kemudian berbalik pada 2018 di mana tax ratio dapat naik menjadi 11,6% dan diproyeksikan tembus di 12% tahun depan.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku optimis dapat terus mengerek naik tax ratio di tahun depan. Pasalnya, progres penerimaan perpajakan menunjukan sinyal positif jelang tutup tahun 2018.

Data menunjukan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.160,7 triliun pada akhir Oktober 2018, atau tumbuh 17% dari akhir Oktober 2017. Tahun lalu, penerimaan perpajakan hanya mampu tumbuh sebesar 0,5%.

Ditelisik dari penerimaan perpajakan tersebut didorong oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.016,5 triliun, atau tumbuh 17,6%. Sementara itu, penerimaan bea cukai sebesar Rp144,1 triliun, tumbuh 13,3%.

Baca Juga:
Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Rapor hijau juga berlaku untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh positif. Realisasinya mencapai Rp315,4 triliun, tumbuh 34,5% dibandingkan akhir Oktober 2017.

"Growth penerimaan positif robust, belanja bagus, defisit lebih kecil. Sehingga tax ratio naik, spending naik. Semua nilainya hijau dan biru. Tidak ada yang merah rapornya," tandasnya.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:10 WIB PELATIHAN PROFESI PAJAK INTERNASIONAL

Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:00 WIB KABUPATEN KEBUMEN

Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR