Soal Kesiapan Sistem Elektronik untuk Pelaksanaan PPS, Ini Kata DJP

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak menargetkan infrastruktur pendukung program pengungkapan sukarela (PPS) akan siap dirilis sebelum tahun fiskal 2022, baik dari aspek aturan pelaksana hingga sistem elektronik.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan DJP masih memiliki waktu sekitar satu bulan untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung implementasi PPS tersebut.

"Insya Allah, siap pada waktunya nanti," katanya, Selasa (30/11/2021).

Implementasi PPS nantinya akan berbeda dengan pelaksanaan tax amnesty 2016. Pada kebijakan PPS, DJP akan menyediakan platform digital bagi wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta yang tidak atau belum seluruhnya dilaporkan.

Kebijakan PPS akan berlangsung selama 6 bulan, mulai dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Dalam program tersebut, terdapat dua skema kebijakan yang dapat dimanfaatkan wajib pajak dalam mengungkapkan harta.

Skema tersebut antara lain skema kebijakan I PPS yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty untuk mengungkapkan aset atau harta yang belum dideklarasikan saat pelaksanaan tax amnesty 2016.

Sementara itu, skema kebijakan II PPS diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi untuk perolehan harta 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan. Pada skema II, tarif PPh final dipatok 18% dari harta di luar negeri yang dideklarasikan, tetapi tidak direpatriasi.

Apabila aset luar negeri direpatriasi, tarif PPh final yang dikenakan sebesar 14%. Namun, jika aset yang dideklarasikan saat PPS diinvestasikan pada SBN, sektor pengolahan SDA, atau sektor EBT maka tarif PPh final yang dideklarasikan sebesar 12%. (rig)