Soal Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah, Ini Kata Kemenkeu

JAKARTA, DDTCNews – Bendahara pemerintah memiliki peran penting dalam pengamanan penerimaan pajak dan kas negara demi pembangunan.

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto mengatakan kepatuhan bendahara pemerintah dalam memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, peran bendahara pemerintah hingga saat ini masih belum optimal.

"Pajak yang dipungut bendahara pemerintah menjadi unsur penerimaan yang strategis untuk pelaksanaan pembangunan. Kontribusi pajak dan belanja pemerintah saat ini masih belum optimal, terutama pajak yang dipungut oleh bendahara," ujar Andin pada webinar yang diselenggarakan BPPK Kemenkeu, Rabu (17/2/2021).

Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah. Mulai dari pengetahuan bendahara pemerintah, sikap bendahara terhadap kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan dari otoritas pajak, kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, efektivitas administrasi, hingga sertifikasi bendahara.

Dari sisi Ditjen Pajak (DJP), Andin mengatakan berbagai bentuk kemudahan pelayanan melalui sistem informasi telah diluncurkan guna meningkatkan kepatuhan, mulai dari e-filing, e-faktur, e-bupot, dan layanan-layanan digital lainnya.

Kualitas bendahara pemerintah juga masih perlu ditingkatkan melalui sertifikasi bendahara yang memasukkan materi tentang urgensi kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan pajak ke kas negara.

"Semuanya faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajak. Bila faktor-faktor tersebut ditingkatkan maka akan mendorong kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajak," ujar Andin.

Saat ini, jumlah bendahara pemerintah sudah mencapai 139.085, yang terdiri atas 17.170 bendahara pada satuan kerja (satker) kementerian dan lembaga (K/L) dan 121.915 bendahara pemerintah pada satker pemda.

Bila kepatuhan bendahara pemerintah dapat ditingkatkan, pajak yang disetor oleh bendahara akan memainkan peran penting dalam menambah likuiditas negara untuk mendanai belanja negara dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Dari sisi bendahara pemerintah, kepatuhan bendahara dalam memungut, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan akan mengurangi risiko timbulnya tuntutan atas kewajiban perpajakan pada kemudian hari. (kaw)