Soal Anggaran, Prabowo Minta Menteri Tak Ganggu Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri di Kabinet Merah Putih untuk menerima anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN 2025.

Prabowo mengatakan penetapan anggaran kementerian/lembaga (K/L) telah mempertimbangkan berbagai program prioritas. Menurutnya, para menteri juga tidak perlu terus mengganggu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengajukan penambahan anggaran.

"Saya minta kebesaran jiwa, dalam dalam arti, ada prioritas kita. Mungkin K/L-K/L sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan saat ini, nanti kita lihat perkembangannya," katanya dalam Musrembangnas RPJMN 2025-2029, dikutip pada Selasa (31/12/2024).

Prabowo mengatakan setiap K/L telah mendapatkan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan program prioritas pemerintah. Meski demikian, besaran anggaran tersebut masih dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi menteri keuangan.

Menurutnya, pengalaman mengelola kementerian dengan anggaran terbatas juga pernah dia rasakan saat menjabat sebagai menteri pertahanan. Sebab, menteri keuangan pada saat itu pun memberikan pembatasan anggaran berdasarkan perintah presiden.

Ketika menjadi presiden, Prabowo menyatakan terdapat berbagai program prioritas yang harus menjadi perhatian. Tidak hanya soal pertahanan, APBN juga harus diprioritaskan untuk berbagai program seperti pemenuhan gizi anak dan peningkatan kesejahteraan guru.

"Jangan ganggu menteri keuangan terus karena menteri keuangan itu bertanggung jawab kepada saya," ujarnya.

Selain kepada menteri, dia juga meminta para gubernur dan bupati turut bersabar dengan anggaran yang diterima. Menurutnya, pemerintah akan mendorong peningkatan perputaran uang di daerah walaupun tidak melalui suntikan dana secara langsung ke APBD.

Dia mencontohkan alokasi dana desa yang kini mencapai Rp1 miliar per tahun dan program makan bergizi gratis yang bakal memberikan multiplier effect pada perekonomian daerah.

Di sisi lain, Prabowo juga menegaskan para menteri dan kepala daerah menghilangkan budaya penggelembungan dana atau mark up dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, mark up dana termasuk dalam korupsi sehingga praktik tersebut harus dihilangkan.

Sebelumnya, Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata mengungkapkan Kemenkeu telah menerima banyak permintaan anggaran seiring dengan pembentukan K/L baru pada Kabinet Merah Putih. Adapun pada APBN 2025, pemerintah telah merancang anggaran belanja pemerintah pusat yang terdiri atas belanja K/L senilai Rp1.160,1 triliun dan belanja non-K/L senilai Rp1.551,3 triliun. (sap)