SMI: Kasus Suap, Kemenkeu Benahi Organisasi

JAKARTA, DDTCNews – Penangkapan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup membuat malu nama Menteri Keuangan. Pegawai tersebut diduga menerima suap sebesar Rp1,3 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus mencerminkan kualitas kerja yang lebih baik. Tindakan yang melanggar hukum diharapkan tidak akan terulang pada masa mendatang.

“Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada publik atas penangkapan pegawai DJP. SDM jajaran Kementerian Keuangan harus lebih berkualitas karena mengemban tugas sebagai bendahara negara yang profesional,” ujarnya di Jakarta, Rabu (23/11).

Kepercayaan segelintir masyarakat kepada pemerintah tentu akan turun akibat kasus suap ini. Sayangnya, kejadian ini terjadi di tengah upaya pemerintah menjalankan reformasi perpajakan.

Sri Mulyani meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga rasa kepercayaannya kepada pemerintah, terutama DJP. Dia akan memperbaiki berbagai kesalahan yang telah terjadi di Kemenkeu guna meningkatkan kinerja yang lebih kredibel.

“Pegawai pajak bukan manusia super yang selalu bisa memenuhi seluruh permintaan. Karena, beberapa waktu lalu ada yang meminta beberapa hal untuk dikenakan sebagai pajak final, dan sebagian lainnya dikenakan pajak khusus,” ucapnya.

Bahkan, penangkapan pegawai DJP pun terjadi pada saat program pengampunan pajak (tax amnesty) berlangsung. Sri Mulyani mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap berpartisipasi dalam program tersebut dan tidak menjadikan kasus suap pajak pegawai DJP ini sebagai alasan untuk tidak memercayai pemerintah.