Skema PINA Percepat Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menerbitkan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) untuk melaksanakan program pembangunan infrastruktur senilai Rp570 triliun. Skema ini dibuat agar pembangunan infrastruktur tidak bergantung lagi dengan APBN.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BappenadBambang P.S. Brodjonegoro mengatakan infrastruktur yang telah masuk dalam perencanaan PINA meliputi jalan tol dengan nilai investasi Rp300 triliun, pembangunan kilang minyak Rp200 triliun, dan pelabuhan hub utama Rp70 triliun.

"Jadi sekarang ini yang sudah ada dalam pipeline sekitar Rp570 triliun, kita dorong tanpa harus menggunakan APBN. Dalam proyek strategis nasional nanti ada bagian yang melalui PINA, jadi yang tidak perlu dari anggaran pemerintah. Skema PINA akan membuat investor lebih berani investasi," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/2).

Melalui skema PINA,perusahaan yang berinvestasi di infrastruktur bisa bekerja sama dengan perusahaan pengelola dana pensiun atau asuransi jiwa untuk pembiayaan proyek. PINA tentunya berbeda dengan skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) yang masih memerlukan penjaminan dari pemerintah.

Ia menyatakan ke depannya pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur akan dibiayai dari dana pensiun, asuransi jiwa, atau dana jangka panjang lainnya. Skema PINA diharapkan mampu menangani masalah finansial pendanaan infrastruktur yang telah direncanakan.

“Swasta bisa masuk ke infrastruktur melalui skema PINA, sedangkan skema KPBU masih perlu adanya jaminan dari pemerintah. Skema PINA 100% murni swasta, namun pemerintah memfasilitasi supaya antara investor dengan investee bisa match, lalu proyek yang dikerjakan menjadi proyek prioritas,” paparnya.

Bambang menegaskan skema PINA mampu mengatasi pembiayaan untuk pembangunan program pemerintah jangka panjang, sehingga tidak sulit untuk mencari ‎pembiayaannya. Sebab proyek-proyek itu biasanya baru rampung dalam jangka waktu 4-5 tahun yang butuh kepastian pembiayaan hingga selesai.

"Meskipun sebagian besar jadinya 4-5 tahun mendatang, yang penting dalam pipeline ada sekitar Rp570 triliun yang bisa diinvestasikan oleh siapa pun, baik BUMN maupun swasta. Kami mau semakin banyak perusahaan Indonesia yang menjadi pemain utama di infrastruktur," pungkasnya. (Amu)