PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Cegah Mangkrak, Kemampuan Bangun Proyek Infrastruktur Dikalkulasi

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 28 April 2018 | 12:37 WIB
Cegah Mangkrak, Kemampuan Bangun Proyek Infrastruktur Dikalkulasi

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah nampaknya tidak ingin ada kasus terbengkalainya proyek infrastruktur jelang pergantian pemerintahan pada 2019 nanti. Sejumlah cara dilakukan mulai dari penetapan target penyelesaian hingga evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian Wahyu Utomo menargetkan ada 68 PSN wajib rampung sepanjang tahun 2016 hingga 2019.

"Kita minta doa dari rekan-rekan semua, agar semua itu dapat terselesaikan tepat waktu," katanya dalam forum diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jumat (27/4).

Baca Juga:
Prabowo Sebut Proyek Infrastruktur Bakal Banyak Diserahkan ke Swasta

Wahyu mencatat hingga akhir 2016 sebanyak 20 proyek infrastruktur telah selesai dengan nilai sebesar Rp33,3 triliun. Sementara data hingga akhir 2017, ada 10 proyek yang selesai dengan nilai Rp61,5 triliun.

"Pada awal 2017 kita evaluasi ada 20 proyek yang selesai, proyek yang sudah selesai dengan tuntas nilainya Rp33,3 triliun," ujar Wahyu.

Menurutnya, evaluasi tidak hanya pada proyek infrastruktur yang akan rampung. Tapi juga pada kemampuan pemerintah menyelesaikan pembangunan sampai batas akhir pemerintahan pada 2019.

Baca Juga:
DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Seperti yang diketahui, pada awal April terdapat 14 proyek dikeluarkan pemerintah dari kelompok Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satu alasannya adalah tidak memungkinkan untuk memulai kontruksi paling lambat pada kuartal ketiga 2019. Salah satu proyek yang dikeluarkan tersebut adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Merauke.

Sementara itu, secara total ada 222 proyek dan tiga program yang masuk PSN tahun 2018. Perkembangan terkini ada 13 proyek akan selesai dengan nilai pembangunan sebesar Rp46,78 triliun.

Terakhir, Wahyu menyebutkan pembangunan proyek infrastruktur menjadi syarat penting peningkatan kondisi ekonomi suatu negara, sehingga perlu dukungan semua pihak agar pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan lancar.

"Kita tahu kita harus yakin pembangunan infrastruktur akan bermanfaat bagi masyarakat. Kalau anda lihat bandingkan saja Amerika waktu bangun jalan, itu dilakukan terlebih dulu dari barat ke timur, itu mengangkat Amerika jadi negara maju. Korea Selatan juga bangun jalan dulu dari Seoul ke Busan," tutupnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 17 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Sebut Proyek Infrastruktur Bakal Banyak Diserahkan ke Swasta

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Paket Kebijakan Ekonomi yang Baru Harus Bisa Dongkrak Daya Beli

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses