PROYEK INFRASTRUKTUR

Jaga Kualitas Infrastruktur, Jokowi Minta Kontraktor Tak Banting Harga

Muhamad Wildan | Kamis, 01 Agustus 2024 | 16:30 WIB
Jaga Kualitas Infrastruktur, Jokowi Minta Kontraktor Tak Banting Harga

Ilustrasi. Sejumlah pekerja mengerjakan pembangunan perpanjangan kereta LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai di Manggarai, Jakarta, Jumat (12/7/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaku usaha sektor konstruksi untuk tidak membanting harga serta merta hanya untuk memenangkan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasalnya, kompetisi pelaku usaha untuk menekan harga perkiraan sendiri (HPS) pada saat lelang berpotensi menurunkan kualitas dari infrastruktur yang sedang dibangun.

"Kalau sudah membanting harga, itu yang tidak baik. Supaya menang proyek, HPS-nya turun di bawah 80%. Kalau sudah begini, yang jadi korban pastinya kualitas. Pasirnya dibanyakin, semennya dikurangi, besinya dikecilin," ujar Jokowi, dikutip Kamis (1/8/2024).

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Untuk diketahui, HPS adalah perkiraan harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) setelah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan PPN. HPS dihitung berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

HPS memiliki 3 fungsi, yakni sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, dan dasar untuk menetapkan nilai jaminan pelaksanaan terhadap penawaran yang nilainya kurang dari 80% dari HPS.

"Kalau HPS-nya sudah di bawah 80%, jangankan soal estetika, jangankan soal landscape, jangankan soal lingkungan, jadi baik saja belum tentu," kata Jokowi.

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Berkaca pada kondisi ini, Jokowi meminta para pelaku usaha untuk menjaga kualitas dari konstruksi yang dikerjakannya. Pasalnya, ke depan infrastruktur harus dibangun dengan memperhatikan estetika dan lingkungan, bukan asal jadi.

"Mestinya kita ini sudah melangkah lebih ke level atas, bukan hanya konstruksinya, melainkan juga estetikanya, landscape-nya, lingkungan juga harus dilihat. Larinya mesti ke sana, tidak hanya membangun beton, beton, beton," ujar Jokowi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja