PROYEK INFRASTRUKTUR

Jaga Kualitas Infrastruktur, Jokowi Minta Kontraktor Tak Banting Harga

Muhamad Wildan | Kamis, 01 Agustus 2024 | 16:30 WIB
Jaga Kualitas Infrastruktur, Jokowi Minta Kontraktor Tak Banting Harga

Ilustrasi. Sejumlah pekerja mengerjakan pembangunan perpanjangan kereta LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai di Manggarai, Jakarta, Jumat (12/7/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaku usaha sektor konstruksi untuk tidak membanting harga serta merta hanya untuk memenangkan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasalnya, kompetisi pelaku usaha untuk menekan harga perkiraan sendiri (HPS) pada saat lelang berpotensi menurunkan kualitas dari infrastruktur yang sedang dibangun.

"Kalau sudah membanting harga, itu yang tidak baik. Supaya menang proyek, HPS-nya turun di bawah 80%. Kalau sudah begini, yang jadi korban pastinya kualitas. Pasirnya dibanyakin, semennya dikurangi, besinya dikecilin," ujar Jokowi, dikutip Kamis (1/8/2024).

Baca Juga:
Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

Untuk diketahui, HPS adalah perkiraan harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) setelah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan PPN. HPS dihitung berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

HPS memiliki 3 fungsi, yakni sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, dan dasar untuk menetapkan nilai jaminan pelaksanaan terhadap penawaran yang nilainya kurang dari 80% dari HPS.

"Kalau HPS-nya sudah di bawah 80%, jangankan soal estetika, jangankan soal landscape, jangankan soal lingkungan, jadi baik saja belum tentu," kata Jokowi.

Baca Juga:
SKTD untuk Kontraktor Utama Proyek PHLN Bisa Diajukan di DJP Online

Berkaca pada kondisi ini, Jokowi meminta para pelaku usaha untuk menjaga kualitas dari konstruksi yang dikerjakannya. Pasalnya, ke depan infrastruktur harus dibangun dengan memperhatikan estetika dan lingkungan, bukan asal jadi.

"Mestinya kita ini sudah melangkah lebih ke level atas, bukan hanya konstruksinya, melainkan juga estetikanya, landscape-nya, lingkungan juga harus dilihat. Larinya mesti ke sana, tidak hanya membangun beton, beton, beton," ujar Jokowi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 20 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

Jumat, 22 November 2024 | 19:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SKTD untuk Kontraktor Utama Proyek PHLN Bisa Diajukan di DJP Online

Jumat, 22 November 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Kini Bisa Ajukan Surat Keterangan Fasilitas PPh di DJP Online

Selasa, 12 November 2024 | 10:30 WIB PMK 80/2024

Kemenkeu Rilis PMK Baru soal Fasilitas Pajak untuk Proyek Pemerintah

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra